Ketua DPP NasDem Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Taufik Basari/Medcom.id/Fachri.
Ketua DPP NasDem Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Taufik Basari/Medcom.id/Fachri.

Kehadiran RUU PKS Dinilai Mendesak

Nasional antikekerasan seksual RUU PKS
Fachri Audhia Hafiez • 03 Desember 2020 19:58
Jakarta: Maraknya kekerasan seksual membuktikan kehadiran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mendesak. Payung hukum itu akan membantu korban yang selama ini belum memperoleh keadilan yang pasti.
 
"Sudah sejak bertahun-tahun belakang ini, kita bisa katakan saat ini kita sedang ada dalam keadaan darurat kekerasan seksual," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari dalam Seminar Fraksi Partai NasDem MPR bertajuk 'Kewajiban Konstitusional Negara dalam Upaya Menghapus Kekerasan Perempuan', Kamis, 3 Desember 2020.
 
Menurut Taufik, situasi darurat itu dibuktikan dengan pemberitaan di media massa soal kekerasan seksual yang masih bertebaran. Belum lagi korban kekerasan seksual yang tak terungkap karena menjadikan hal itu sebagai aib.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Banyak lagi fakta-fakta kejadian yang tidak terlaporkan, yang tidak mampu dihimpun karena memang korbannya atau keluarga yang tidak mau melaporkan kejadian," kata Taufik.
 
Taufik mengibaratkan situasi itu seperti fenomena gunung es. Korban kekerasan seksual yang trauma enggan melapor lantaran masih tabu.
 
"Ketika berhadapan dengan hukum pun berpotensi menjadi korban kedua kalinya. Karena hukumnya belum mampu memberikan jaminan perlindungan," ujar Taufik.
 
Baca: Pengawalan RUU PKS Jangan Meredup
 
Politikus Partai NasDem ini menegaskan kehadiran RUU PKS sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi warganya. Perangkat undang-undang itu akan memberikan kepastian kehadiran negara terhadap ancaman kekerasan seksual.
 
Pasalnya, belum ada produk hukum yang signifikan mengenai kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, pendidikan, hingga membangun kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Aturan tegas untuk membangun hukum acara yang bisa melindungi korban juga nihil.
 
"RUU PKS untuk bisa menjamin bahwa korban mendapatkan jaminan perlindungan yang tepat diberikan pada korban dan juga menjamin bahwa hukum di Indonesia bisa memayungi," tegas Taufik.
 
RUU PKS sempat terlempar dari Prolegnas Prioritas 2020. Pembahasan beleid perlindungan dan pemenuhan hak korban seksual itu jalan di tempat saat dibahas di Komisi VIII DPR.
 
Fraksi NasDem getol memasukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021 agar aturan kembali dibahas. NasDem mengusulkan pembahasan dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif