KPU Minta Tambahan Anggaran Verifikasi Parpol Hingga Rp68 M

Marcheilla Ariesta 14 Januari 2018 22:24 WIB
kpupemilu serentak 2019pilkada 2018
KPU Minta Tambahan Anggaran Verifikasi Parpol Hingga Rp68 M
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama komisioner KPU Viryan (kiri) dan Evi Novida Ginting Manik. (ANT/WAHYU PUTRO A)
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan pihaknnya butuh suntikan dana sekitar Rp68 miliar untuk verfikasi partai politik (Parpol). Hal ini sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi soal verifikasi partai politik.

"Itu perkiraan perhitungan kita sementara ini, karena kan waktunya tidak cukup panjang, maka kami mendesain petugasnya yang kami tambah. Kalau petugasnya kami tambah, maka anggarannya naik, range-nya Rp66 hingga Rp68 miliar," ucap Arief, saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Minggu 14 Januari 2018.

Arief menuturkan, permintaan ini karena sebagian besar anggaran seharusnya digunakan pada 2017, namun karena pada tahun itu verfikasi parpol tidak jadi, maka anggarannya kembali ke kas negara.


"Nah sekarang sudah tahun anggaran baru, maka KPU harus mengajukan lagi. Jadi ini sebenarnya bukan anggaran baru. Sebetulnya anggaran ini ada juga di tahun kemarin, nah ini kita ajukan lagi," lanjut dia.

Rencananya, penambahan petugas mencapai dua kali lipat. Meski demikian, menurut Arief, parpol harus bisa mengimbangi kinerja cepat mereka dengan menambahkan juga jumlah keanggotaan staf mereka.

"Misal kami sediakan petugas jumlah lebih banyak, partai sanggup enggak mengimbangi kecepatan kerja kita dengan cara menambah jumlah orang. Maka mereka juga harus bisa menghadirkan keanggotaan mereka, menghadirkan staf dukungan mereka untuk bekerja dalam waktu relatif cepat lagi," ungkapnya.

Arief menyebutkan, besok KPU akan melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR dalam pengajuan dana tambahan ini.

Dia juga mengatakan mekanisme verfikasi parpol ini sama saja, meski demikian ada hal-hal terkait teknis pelaksanaan verifikasi yang tengah dilakukan penyesuaian.

"Dilakukan penyesuaian untuk mengejar target 17 Februari 2018, sudah ada parpol peserta pemilu. Tapi kan belum dipastikan semua, makanya kami akan ambil keputusan nanti setelah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR," serunya.

Arief menambahkan, dengan anggaran yang bertambah, verifikasi bisa lebih cepat dilakukan. "Dari waktu yang tersisa 21 hari, bisa berkurang jadi 14 hari. Tapi kalau KPU punya daya yang lebih besar lagi, kita bisa kurangi lagi, tujuh hari cukup," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian uji materi Pasal 173 ayat 1 dan ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Lewat ketentuan dua pasal tersebut, parpol peserta pemilu 2014 wajib diverifikasi ulang, sebelum ditetapkan lolos sebagai peserta pemilu 2019.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id