Pelanggar protokol kesehatan mendapatkan sanksi kerja sosial menyapu jalan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 26 Juli 2020. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Pelanggar protokol kesehatan mendapatkan sanksi kerja sosial menyapu jalan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 26 Juli 2020. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Mendesak

Nasional Virus Korona
Anggi Tondi Martaon • 29 Juli 2020 12:58
Jakarta: Wakil Ketua Umum DPP NasDem Ahmad Ali mendesak pemerintah membuat sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan tidak cukup hanya dengan imbauan.
 
"Karena kalau masyarakat tidak tertib, kasus positif covid-19 bisa sampai 200.000 lebih,” kata Ali melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Ketua Fraksi NasDem di DPR itu mengungkapkan permasalahan utama penanganan covid-19 ialah lemahnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, pemerintah telah melonggarkan aktivitas masyarakat di luar rumah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pelonggaran harus diikuti pengawasan dan sanksi tegas. Kalau tidak, virus korona semakin mudah menjangkiti masyarakat.
 
"Jika protokol kesehatan dilonggarkan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan pakai sabun, dan lain-lain, maka setiap tempat adalah sumber penularan," ungkap dia.
 
Selain itu, usulan penerapan sanksi tegas diperlukan untuk menghadapi ancaman gelombang kedua penyebaran virus korona. Indonesia masuk dalam 10 negara Asia yang bakal menghadapi ancaman gelombang kedua covid-19.
 
Saat ini, jumlah masyarakat yang terpapar virus korona mencapai 102.051 kasus. Jumlah ini bahkan melewati Tiongkok sebagai negara pertama dilanda pandemi yang hanya mencatat temuan 84 ribu kasus.
 
Baca: Klaster Kantor Karena Perusahaan Tak Taat Protokol Kesehatan
 
Dia menduga meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia karena aktivitas perkantoran dimulai. Dia mempertanyakan pengawasan penerapan protokol kesehatan di areal perkantoran.
 
"Siapa yang bisa menjamin pusat-pusat perkantoran menerapkan ketentuan 50 persen kapasitas ruang kantor harus kosong?" kata Ali.
 
Dia meminta kesadaran seluruh pihak untuk mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya, pandemi virus korona permasalahan yang harus dihadapi bersama.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif