NEWSTICKER
Ilustrasi perikanan. Medcom.id
Ilustrasi perikanan. Medcom.id

Jokowi Perintahkan Perizinan Usaha Tangkap Ikan Diawasi

Nasional perikanan kelautan dan perikanan
Nur Azizah • 19 Maret 2020 12:46
Jakarta: Presiden Joko Widodo senang perizinan usaha tangkap ikan sudah mulai cepat. Pemangkasan beberapa birokrasi akhirnya berdampak, meski praktiknya harus terus dipelototi.
 
"Saya minta laporan dalam praktiknya seperti apa, dengan tetap kita memperhatikan pelestarian sumber daya perikanan kita, sehingga perlu juga diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang baik," kata Jokowi dalam rapat terbatas Kebijakan Laut Indonesia di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini khawatir bila tak diawasi akan membawa kerugian bagi nelayan, juga kepentingan nasional. Jokowi juga mengingatkan akses permodalan serta dukungan infrastruktur dan adaptasi terhadap teknologi baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kebijakan kelautan harus benar-benar bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan tekonologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan kompetitif," ujar dia.
 
(Baca: Kemudahan Perizinan Dongkrak Usaha Perikanan Tangkap)
 
Jokowi ingin sistem teknologi informasi digunakan dalam usaha perikanan tangkap dengan menggunakan big data dan artificial intelligence. Dia berharap sistem ini meluas ke offshore aqua culture.
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki Pelayanan Perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat atau Silat. Sistem ini membuat layanan perizinan ikan tangkap lebih sederhana.
 
Sistem Silat mampu memverifikasi kelengkapan penerbitan dokumen surat perintah pembayaran (SPP), pungutan pengusaha perikanan (PPP), maupun pungutan hasil peringatan (PHP) dalam waktu 30 menit. Adapun batas waktu maksimal pembayaran berlaku hingga 10 hari kerja.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif