Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) (Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus)
Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) (Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus)

Pengamat: KLB Demokrat Punya Peluang Tinggi Disahkan

Nasional sby partai demokrat jam tangan moeldoko kudeta sembahyang tinggi kongres partai demokrat
Rendy Renuki H • 09 Maret 2021 23:44
Jakarta: Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021, mempunyai peluang tinggi disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal itu disampaikan pengamat politik dan hukum, Miartiko Gea, usai melihat beberapa hal hasil KLB tersebut yang layak disahkan.
 
"Jika melihat perkembangan terbaru, ada 412 pemilik hak suara sah Partai Demokrat baik di tingkat DPD maupun DPC yang mengajukan permintaan pelaksanaan KLB, maka secara hukum, syarat formal tersebut telah dipenuhi oleh KLB," kata Miartiko dalam keterangan tertulisnya, Selasa 9 Maret 2021.
 
Hal kedua yang menjadi pertimbangan adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Menurutnya, Kemenkumham memiliki parameter khusus menilai keabsahan AD/ART, apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika kedua hal tersebut dapat dibuktikan oleh KLB Deli Serdang dalam pengajuan permohonan pengesahan personalia kepengurusan baru Partai Demokrat, maka KLB Deli Serdang memiliki peluang yang cukup tinggi untuk disahkan atau dikukuhkan sebagai pengurus yang sah," lanjut pria yang juga Direktur Kajian Hukum Academic Training Legal System (ATLAS).
 
Poin lain yang akan menjadi pertimbangan penting Kemenkumham, kata Miartiko, adalah kekuasaan Mejelis Tinggi Partai Demokrat yang begitu superior. Bahkan melampauhi amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 
 
Sekadar diketahui, ada tiga jabatan penting yang diisi keluarga Cikeas di struktur partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres 2020. Pertama, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 
Kedua, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai yang dirangkap jabatan oleh AHY selain menjadi Ketua Umum Partai. Ketiga, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI yang diemban Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai.
 
"Jika dicermati lebih jauh, kepengurusan hasil kongres Partai Demokrat 2020 yang secara aklamasi menetapkan AHY sebagai ketua umum diduga cacat hukum dan cacat prosedur karena melanggar Undang-Undang tentang Partai Politik, dan tentu saja bertentangan dengan etika dan moralitas hukum," ujar Miartiko yang juga Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) itu.
 
"Dalam hal ini saya jadi ingat dengan adigium hukum dalam bahasa Latin 'Inde datae leges be fortior omnia posset' (bahwa hukum/konstitusi/AD/ART partai atau organisasi masyarakat dibuat untuk membatasi kekuasaaannya bukan sebaliknya untuk melanggengkan kekuasaan)," tutupnya.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif