Ketua MPR Bambang Soesatyo. MI/Susanto
Ketua MPR Bambang Soesatyo. MI/Susanto

Makar, Benny Wenda Terancam Pidana Seumur Hidup

Nasional MPR papua kasus makar ULMWP
Nur Azizah • 03 Desember 2020 15:11
Jakarta: Benny Wenda yang mendeklarasikan diri sebagai presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dinilai makar. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut pemerintah dapat menindak tegas Benny.
 
"Menurut Pasal 106 KUHP, makar dengan maksud seluruh atau sebagian wilayah Indonesia jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun," kata Bamsoet di Kantor Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,  Jakarta Pusat, Kamis, 3 Desember 2020.
 
Baca: Mahfud: Benny Wenda Makar
 
Bamsoet menegaskan segala bentuk pernyataan yang merongrong dan mendelegasikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingkari amananat konstitusi. Deklarasi ULMWP ialah bukti pelanggaran hukum dan konstitusi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menjadikan Benny Wenda sebagai presiden Papua Barat, sudah sangat jelas merupakan perbuatan makar terhadap NKRI,"  ujarnya.
 
MPR mendukung pemerintah mengambil tindakan tegas dan terukur kepada ULMWP yang dipimpin Benny. Termasuk melakukan langkah diplomatik dan menggunakan alat negara guna mempertahankan kedaulatan Indonesia.
 
Dia juga meminta pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah di Papua menyatukan langkah untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Dia berharap warga dan pemerintah daerah di Bumi Cenderawasih tidak terpengaruh dan terprovokasi propaganda yang menggangu kedaulatan.
 
Baca: KSP: ULMWP 'Labrak' Hukum Internasional
 
Pengumuman soal Papua Barat disampaikan Benny Wenda melalui akun Twitter pribadinya, Selasa, 1 Desember 2020. Benny memanfaatkan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diklaim jatuh pada 1 Desember 2020.
 
Berikut cuitan Benny tersebut:
 
"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land."
 
"Hari ini, kami mendeklarasikan pembentukan Pemerintahan Sementara #PapuaBarat. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengeklaim kembali tanah kedaulatan kami."
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif