Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Kepala BP2MI Benny Rhamdani Nyatakan Siap Mundur, Ini Alasannya

Nasional tki migran nasib tki Pekerja Migran Indonesia
Yogi Bayu Aji • 16 Januari 2021 10:36
Jakarta: Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani siap mundur. Hal ini ia lakukan jika pada 15 Juli 2021 Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI kembali belum bisa diimplementasikan.
 
“Saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai kepala BP2MI,” kata Benny pada konferensi pers virtual, Jumat, 15 Januari 2021.
 
Benny kecewa dari 34 pemerintah provinsi (pemprov), baru satu yang mempersiapkan anggaran dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi PMI. Jawa Timur (Jatim) sudah mengalokasikan anggaran pelatihan calon PMI (CPMI) Rp7,9 miliar per tahun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, BP2MI membuat peraturan pembebasan biaya penempatan PMI sejak 25 Agustus 2020. Aturan ini seharusnya berlaku 15 Januari 2021. Pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah kementerian hingga menyebarkan informasi ke perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri.
 
Baca: 19 Pekerja Migran Ditemukan di Penampungan Ilegal
 
BP2MI, kata dia, juga menyusun petunjuk pelaksanaan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait hingga mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan negara penempatan. Molornya penerapan aturan ini membuat Benny tak bisa menutupi kekecewaannya.
 
“Ini sangat menyakitkan bagi kami dan sangat menyakitkan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Benny.
 
Dia menyebut sosialisasi secara masif kepada pemerintah daerah (pemda) sudah dilakukan. Program ini diharapkan dapat dilakukan bersama-sama oleh institusi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
 
Pihaknya juga akan berdialog bilateral dengan negara-negara penempatan. Koordinasi dengan Kemenaker sudah dilakukan untuk mengidentifikasi nota kesepahaman yang diterbitkan sebelum atau sesudah Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 ditetapkan.
 
Benny secara tegas mengatakan pada prinsipnya biaya pelatihan dan sertifikasi tidak dibebankan kepada PMI. Opsi yang bisa dipakai, yakni biaya dibebankan kepada negara dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar.
 
Selain itu, ada opsi PMI mendapatkan bantuan biaya pelatihan melalui kredit usaha rakyat (KUR) perbankan pemerintah, sebagaimana diatur perundang-undangan. BP2MI akhirnya memutuskan memperpanjang masa transisi selama enam bulan terkait pembebasan biaya penempatan PMI.
 
“Yang sebelumnya sampai dengan tanggal 15 Januari 2020, menjadi sampai dengan tanggal 15 Juli 2020,” kata Benny.
 
Atas perpanjangan masa transisi, Benny meminta maaf kepada seluruh PMI. Dia berjanji akan mewujudkan pembebasan biaya penempatan PMI tersebut pada Juli atau mundur dari jabatannya sebagai kepala BP2MI.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif