Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Peneliti Tak Memungkiri Survei Bisa Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik

Fachri Audhia Hafiez • 26 November 2022 12:15
Jakarta: Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, tak memungkiri hasil riset yang dikeluarkan lembaga survei disalahgunakan untuk kepentingan politik. Hasil riset juga berpotensi merupakan pesanan dari pihak tertentu.
 
"Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, bisa saja survei disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk bagi kepentingan politik jangka pendek. Seperti untuk menciptakan persepsi tertentu terhadap partai atau kandidat tertentu seolah-olah persepsi itu dari sebagian besar publik," kata Bawono saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 26 November 2022.
 
Bawono mengatakan publik dinilai perlu mencermati setiap hasil riset yang dikeluarkan lembaga survei. Hal itu untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Beberapa hal, kata dia, bisa dilihat untuk melihat secara kritis setiap rilis survei. Mulai dari bagaimana metodologi survei hingga cara menarik sampel.
 
"Karena itu publik termasuk juga media massa harus kritis melihat setiap rilis survei. Tidak boleh asal menelan saja informasi setiap hasil survei dirilis," ujar Bawono.
 
Selain itu, untuk lebih meyakinkan hasil riset, lembaga survei dinilai perlu bergabung dengan asosiasi seperti Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). Sehingga, hasil survei bisa diaudit dari asosiasi itu bila terdapat aduan.
 
"Apabila ada aduan publik terhadap sebuah hasil survei maka lembaga survei tergabung di sana nanti bisa dapat dilakukan audit metodologi," ucap Bawono.
 

Baca juga: KPU Minta Lembaga Survei Transparan Soal Pendanaan

 

 
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal hasil lembaga survei yang bisa dibeli. Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Kamis malam, 24 November 2022.
 
Mahfud membandingkan era orde baru dengan saat ini yang bisa saja hasil lembaga survei dibeli. Era orde baru disebut tak boleh ada lembaga dan hasil survei kandidat seperti calon presiden (capres).
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif