Sebanyak 300 warga di empat desa di Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat, menerima sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari Kantor BPN Cianjur. Foto: MI/Benny Bastiandy
Sebanyak 300 warga di empat desa di Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat, menerima sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari Kantor BPN Cianjur. Foto: MI/Benny Bastiandy

RUU Pertanahan Dianggap Bernuansa Kolonial

Nasional pertanahan
Antara • 06 September 2019 14:30
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan mengembalikan Indonesia ke era kolonial. Pasalnya, aturan itu menghidupkan kembali asas domein verklaring.
 
"Tanah tidak bisa dibuktikan pemiliknya dalam dua tahun, negara otomatis memiliki, ini sama persis," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 6 September 2019.
 
Menurut dia, RUU Pertanahan tidak mengatur mekanisme penyelesaian konflik agararia yang komprehensif akibat kebijakan pemerintahan otoriter masa lalu. Aturan itu dinilai justru menimbulkan persoalan baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak ada satu upaya khusus memikirkan penyelesaian konflik agraria yang begitu masif di Indonesia," jelas dia.
 
RUU Pertanahan dinilai mengatur urusan konflik, sangat kecil. Pembentukan pengadilan pertanahan pun berpotensi memiliki keterbatasan wewenang untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria dari kebijakan negara di masa lalu.
 
Pengadilan pertanahan bersifat nonretroaktif sehingga tidak memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan masa lalu. Untuk itu, Komnas HAM RI meminta Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan.
 
Pihak terkait diminta mendiskusikan kembali muatan RUU. Materi RUU harus selaras dengan konstitusi, TAP MPR Nomor IX/MPR/2011, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 
Sementara itu, saat ini laporan konflik agraria yang diterima Komnas HAM terus meningkat. Pada 2017, Komnas menerima 269 laporan, sedangkan di 2016 sebanyak 223 kasus dan 2015 hanya 109 kasus.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif