Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Alasan Pilkada Tak Langsung Lemah

Nasional Pemilu Serentak 2020
Cahya Mulyana • 08 Desember 2019 21:20
Jakarta: Landasan dari wacana pemilihan kepala daerah dilakukan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sangat lemah. Pilkada langsung dinilai mampu melahirkan tokoh-tokoh nasional yang bermutu.
 
"Argumentasi untuk mengembalikan atau menghilangkan pilkada langsung itu lemah baik menyoal biaya politik tinggi, konflik maupun polarisasi," kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte pada diskusi bertajuk Politik Akhir Tahun: Ancaman Politik Tidak Langsung, Amendemen Konstitusi dan Kembalinya Oligarki, di Jakarta, Minggu, 8 Desember 2019.
 
Wacana pilkada tidak langsung keluar dengan alasan efisiensi anggaran. Namun, Philips menilai kondisi politik informal yang menyebabkan kandidat mengeluarkan modal besar. Terlebih, proses rekrutmen calon kepala daerah juga tidak transparan, dan ada mahar politik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada tahapan formal, Philips menilai pelaksanaan pilkada sudah lebih efisien ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Biaya penyelenggara pemilu terus ditekan supaya lebih efisien dengan mengefektifkan tahapan kampanye.
 
"Mahalnya pikada itu justru karena baik partai maupun kandidatnya tidak siap untuk melakukan kampanye dan untuk mengikuti proses politik pemilihan langsung. Kemudian hubungan dengan konstituen juga renggang sehingga mengambil alternatif lewat cara-cara yang harus mengeluarkan materi," paparnya.
 
Alasan konflik juga lemah untuk menjadikan pilkada menjadi tidak langsung. Pertikaian di level masyarakat lebih banyak terjadi akibat sengketa atau persoalan sumber daya alam.
 
Menurut Philips, alasan polarisasi juga tidak kuat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Pasalnya, komunikasi antar masyarakat terjaga pascapilkada, kecuali di DKI Jakarta. "Maka tiga alasan yang dijadikan dasar wacana tersebut lemah dan masih dapat terbantahkan," tegasnya.
 
Peneliti CSIS Arya Fernandez menambahkan mekanisme pilkada saat ini melahirkan manfaat terhadap regenerasi pemimpin. Tokoh-tokoh bermutu lebih subur setelah pesta demokrasi melibatkan masyarakat secara langsung.
 
"Kalau dikembalikan ke DPRD, pihak partai kecenderungannya akan mencalonkan kadernya sendiri atau bohir sehingga kandidat dari kalangan profesional sulit mendapatkan tiket dukungan. Kemudian partai yang kekuatannya lemah akan kesulitan karena harus terus mengekor ke partai yang memenuhi syarat-syarat pencalonan," jelasnya.
 
Berdasarkan hal-hal tersebut, kata dia, pemilihan langsung masih menjadi cara yang baik namun perlu perbaikan. "Terutama di tingkat partai politik untuk menghilangkan mahar dan transparan dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah. Hal itu bakal menekan lebih siginifikan biaya politik selain meningkatkan komunikasi dengan masyarakat,' pungkasnya.
 
Politikus Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan partai politik tengah memperbaiki tata kelola organisasi. Berdasarkan hasil musyawarah nasional Golkar, partai berlambang beringin kuning itu akan memerangi mahar politik dan meningkatkan partisipasi kader yang mumpuni untuk maju di pilkada.
 
"Demokrasi Indonesia sudah di jalan yang benar, kemudian ada hal-hal yang menjadi kekurangan dari proses demokrasi itu itulah yang kemudian harus kita perbaiki. Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto di dalam pembukaan munas secara tegas mengatakan Partai Golkar dalam pilkada 2020 itu akan meniadakan mahar politik," kata Ace.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif