Wakil Ketua Baleg Willy Aditya. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Pembahasan Omnibus Law Dinilai Mendesak

Nasional RUU KUHP undang-undang Omnibus Law
Arga sumantri • 10 Desember 2019 12:14
Jakarta: Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dinilai mendesak untuk dibahas pada 2020. Salah satunyaomnibus law atau penyederhanaan undang-undang.
 
"Omnibus ketenagakerjaan, omnibus ibu kota negara," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya kepada Medcom.id, Selasa, 10 Desember 2019.
 
Willy menyebut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan juga sangat mendesak dibahas pada tahun depan. RUU ini merupakan warisan DPR periode 2014-2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"RUU Pemilu juga masuk ya, kita bahas," ujarnya.
 
Baleg, terang dia, juga masih mendata daftar RUU prolegnas prioritas. Daftar RUU itu akan dibahas setelah masa reses pada akhir 2019.
 
"Kita bahas nanti setelah reses masuk masa sidang kedua, ya Januari (2020), minggu pertama atau kedua kalau enggak salah," ujar politikus Partai NasDem itu.
 
Ada sekitar 50 RUU yang masuk prolegnas prioritas 2020. Willy menyebut jumlah itu belum final menjadi RUU prioritas. Daftar RUU bisa bertambah atau berkurang setelah melalui pembahasan.
 
"Nanti akan dirapatkan bamus (badan musyawarah) dan dibawa ke paripurna," ucap Willy.
 
Mulanya, kata Willy, Baleg mengestimasi maksimal 35-40 RUU prolegnas prioritas dibahas dalam setahun. Namun, kata dia, semua RUU usulan pemerintah rupanya masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2020.
 
"Itu yang kita lagi mau kaji. Sama ada beberapa usulan anggota yang masuk, ini kita mau sisir lagi mana yang benar-benar mendesak," ujarnya.
 
Dari 50 RUU yang masuk daftar prolegnas prioritas 2020, sembilan merupakan usulan pemerintah, dan 37 usulan DPR lintas komisi. DPD juga mengusulkan satu RUU, dan DPR bersama pemerintah mengusulkan tiga RUU.
 
Selain itu, ada lima RUU yang bersifat kumulatif terbuka pada 2020. Kumulatif terbuka berarti RUU tersebut berada di luar prolegnas yang dalam keadaan tertentu dapat diajukan DPR atau Presiden.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif