Ketua DPP NasDem Yakin Pemda Miliki Anggaran untuk THR

Dheri Agriesta 08 Juni 2018 06:54 WIB
tunjangan hari raya
Ketua DPP NasDem Yakin Pemda Miliki Anggaran untuk THR
Ketua DPP Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo. Medcom.id/ Desi A
Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo yakin pemerintah daerah memiliki anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi, jika pemerintah daerah menyusun APBD sesuai pedoman setiap tahunnya. 

Syahrul mengatakan dalam pedoman penyusunan APBD diamanatkan belanja gaji pegawai hingga 14 kali setahun. Sehingga, ada alokasi untuk 14 bulan gaji selama setahun dalam APBD. 

"Selama 18 tahun jadi bupati dan gubernur, saya mengikuti pedoman itu dan sampai sekarang belum ada perubahan. Jadi, sebenarnya soal THR ini sama sekali bukan hal baru," kata Syahrul melalui keterangan tertulis, Jumat, 8 Juni 2018.


Hanya saja, istilah dalam anggaran itu berbeda, biasanya disebut gaji ke 14, kini disebut tunjangan hari raya. Selain itu, kini ada tambahan selain gaji pokok yakni tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan keluarga, dan tunjangan kinerja. 

"Tidak mengurangi belanja langsung karena hanya menggeser anggaran kas," kata mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu.

Ia mencontohkan kasus saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Alokasi dana yang dimiliki membayar gaji ke 14 sebesar Rp94 miliar. Sementara dana yang dibutuhkan sekitar Rp115 miliar. 

Untuk menutupi kekurangan Rp11 miliar dapat memanfaatkan ruang hingga 2,5 persen untuk menggeser anggaran kas belanja pegawai. 

"Jadi,tidak ada pengaruh pada mata anggaran lainnya," ujar dia.

Syahrul berharap pemerintah daerah tak lagi mempersoalkan THR PNS. Ia yakin, kepala daerah tetap mengikuti pedoman yang ada dalam menyusun anggaran. 

"Saya meyakini sahabat-sahabat saya yang kini menjadi kepala daerah akan tetap mengikuti pedoman penyusunan APBD. Sahabat-sahabat saya yang masih memegang amanah sebagai kepala daerah, Insya Allah, memahami hal itu dan sanggup menyalurkan kebahagiaan kepada teman-teman ASN, " tutur dia.

Lebih lanjut ia berpendapat pemberian THR buat PNS daerah tak layak menjadi polemik. Karena seolah menunjukkan ketidaksenangan jika ada pihak yang berbahagia. 

"Salah satu tujuan dari pembayaran THR ini membahagiakan pekerja. ASN ini juga kan pekerja untuk negara. Kurang pas  kalau negara mengamanatkan perusahaan swasta dan BUMN membayar THR, sementara para pekerja untuk negara, para ASN, malah tidak mendapat THR," pungkas Syahrul. 



(SCI)