Usulan Menandai Caleg Eks Koruptor Harus Direalisasikan
ICW dan berbagai pihak membahas putusan MA soal eks koruptor nyaleg/Medcom.id/Damar Iradat
Jakarta: Usulan menandai calon legislatif mantan napi korupsi pada surat suara dianggap jadi salah satu solusi setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan eks koruptor nyaleg. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakanide tersebut jangan sebatas rencana.

Penyelenggara pemilu dan pemerintah harus segera menyusun dan merealisasikan menandai eks koruptor dalam surat suara. "Kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Menandai (eks napi korupsi) dalam kertas suara harus dilaksanakan. Bagaimana model surat suaranya untuk itu tidak terlalu sulit," terang Fadli dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 16 September 2018.

Menurut dia, lebih mudah jika partai politik berkomitmen tidak mencalonkan mantan napi korupsi.


Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz sepakat dengan ide tersebut. Menandai caleg eks koruptor bisa membantu masyarakat mengetahui seperti apa calon wakil rakyat yang akan mereka pilih.

"Jadi, tidak hanya sebatas dipublikasikan sesaat. Harapannya agar publik benar-benar tahu mana yang berstatus mantan narapidana korupsi," tegas Donal.

Namun, hal tersebut harus menjadi perhatian parpol. Bukan tidak mungkin hal itu merugikan parpol pengusung mantan napi korupsi.

"Bukan tidak mungkin jika pemilih membaca satu nama bertanda merah atau punya lingkar napi korupsi, pemilih mengalihkan suaranya ke partai lain. Itu merugikan partai menurut saya," beber dia.

Baca: Penegak Hukum Didesak Konsisten Mencabut Hak Politik Koruptor


Donal menjelaskan organisasi masyarakat sipil juga akan terus menyuarakan agar masyarakat tidak memilih mantan napi korupsi. Ia bahkan mengajak warga tidak memilih partai pengusung mantan napi korupsi. Hal itu penting agar pemilu ke depan lebih berintegritas.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga mengusulkan agar KPU menandai mantan napi koruptor ditandai dalam surat suara. Menurut Jokowi, larangan mantan napi korupsi nyaleg melanggar hak seseorang untuk berpolitik.

MA sebelumnya resmi mengabulkan permohonan gugatan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Legislator mantan narapidana korupsi bisa kembali nyaleg.

MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.



(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id