Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki)
Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki)

Pengesahan Revisi UU Terorisme tak Perlu Didesak

Nasional terorisme revisi uu terorisme
23 Mei 2018 11:13
Jakarta: Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais menilai pemerintah tak perlu mendesak DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme). Apalagi mengancam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). 

Menurut dia keterlambatan pengesahan RUU ini justru berasal dari pemerintah yang belum juga satu suara terkait definisi terorisme terutama dalam frasa adanya motif politik yang melatarbelakangi aksi.

"Kalau sekarang pemerintah sudah satu dengan kata kunci 'ancaman terhadap keamanan negara dan punya ideologi atau motif politik', sudah bisa dibawa ke rapat hari ini. Kalau sudah final tinggal diketok, itu saja," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu, 23 Mei 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Hanafi mengaku merasakan urgensi dari pengesahan UU tersebut. Pembahasan secara maraton selama dua tahun terakhir, kata Hanafi, bukti bahwa DPR tak bermaksud memperlambat atau menunda pembahasan.  Dia mengatakan tanpa pernyataan presiden yang mendesak segera disahkan pun DPR sudah bertekad untuk menyelesaikan. Pihaknya hanya meminta perpanjangan pembahasan dalam satu kali masa sidang.

"Kita punya iktikad, toh semua sudah hampir selesai satu kali masa sidang. Untuk urusan sinkronisasi pasti selesai. Jadi, jangan diburu-buru, tinggal masalah kecil. Apalagi mau dikeluarkan perppu, saya rasa itu berlebihan," katanya.

Hanafi menambahkan pihaknya juga tak sepakat jika aksi teror bom yang belakangan terjadi hanya karena payung hukum yang belum mengakomodasi penindakan secara keseluruhan.

Menurut dia, menyelesaikan revisi UU Terorisme tak sesederhana itu. Di sisi lain, pembahasan revisi UU Terorisme tak perlu menerbitkan perppu karena hanya akan menimbulkan persoalan baru.

"Pemerintah jangan hobi buat perppu. Harus dilihat dan dibaca betul karena masalahnya kompleks. Pansus dengan panja pemerintah berhasil mengulik satu per satu pasal dan selesai pada waktunya," jelas dia.




(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi