Gedung DPR/MPR (Foto:MI/Mohamad Irfan)
Gedung DPR/MPR (Foto:MI/Mohamad Irfan)

Alasan Perlunya Reformasi Lembaga Perwakilan

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 18 April 2019 22:13
Jakarta: Tim Implementasi Reformasi DPR RI menyelenggarakan Seminar tentang Penyempurnaan Blue Print Implementasi Reformasi DPR RI. Mereka ingin mendapatkan masukan dari para ahli terkait upaya penguatan lembaga perwakilan.
 
Dalam kata sambutannya, Ketua Tim Implementasi menegaskan, Reformasi dan amandemen UUD 1945 telah menata dengan baik tugas pokok dan fungsi-fungsi lembaga yang terbagi kedalam tiga bagian, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurutnya, pembagian itu untuk memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan Presidensil.
 
"Namun Lembaga Perwakilan Rakyat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 belum berperan secara maksimal sebagai representasi rakyat yang mengontorol
kebijakan pemerintah," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Wakil Ketua Komisi III itu mengungkapkan, kekurangan itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sebab, eksekutif dianggap masih dominan dalam mekanisme cheks and balance.
 
Kebergantungan itu dapat dilihat dari segi anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Dia menilai, sistem dan tata kelola lembaga perwakilan masih menggunakan pola dan cara kerja lembaga eksekutif.
 
"Sehingga membuat lembaga perwakilan tidak maksimal dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," ungkap dia.
 
Dia pun berharap, Blue Print Implementasi Reformasi DPR menjadi road map penguatan lembaga perwakilan, terutama pada tiga bidang, yaitu kelembagaan, penguatan sistem pendukung, dan penguatan kemandirian lembaga perwakilan.
 
Nantinya, konsep-konsep penguatan kelembagaan, dituangkan dalam enam paket 6 Rancangan Undang Undang (RUU), yaitu RUU tentang MPR; RUU tentang DPR; RUU tentang DPD; RUU DPRD; RUU tentang Etika Lembaga Perwakikan; dan RUU tentang Lembaga Parlemen.
 
"Keenam RUU tersebut mengatur secara terpisah, agar masing-masing lembaga ditempatkan kedudukan yang kuat sesuai dengan amanat konstitusi," sebut dia.
 
Fahri menjelaskan, nantinya rancangan blue print implementasi Reformasi DPR RI akan dilanjutkan dengan menampung masukan dari Fraksi-Fraksi DPR. Kemudian, Badan Legislasi DPR RI akan memasukan enam paket RUU itu dalam daftar Prolegnas.
 
"Diharapkan bisa diselesaikan sebelum DPR 2014-2019 menyelesaikan masa baktinya pada tanggal 30 September 2019 yang akan datang," ujar dia.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif