Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

RUU ASN Belum Disahkan, Ini Kendalanya

Kautsar Widya Prabowo • 16 Februari 2022 00:18
Jakarta: DPR kembali memperpanjang pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengesahan bakal beleid ini terhambat karena banyak persoalan yang belum tuntas.
 
Wakil Ketua Komisi II, Luqman Hakim, mengatakan legislator masih banyak menampung aspirasi masyarakat terkait revisi UU ASN. Terutama terkait mekanisme kontrol publik terhadap pelanggaran ASN dan mekanisme pelibatan tenaga profesional yang dibutuhkan instansi negara.
 
"Sehingga seluruh masalah-masalah seputar ASN yang selama belum terselesaikan dengan baik, ke depan akan memiliki payung hukum yang komprehensif," ujar Luqman kepada Medcom.id, Selasa, 15 Februari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Komisi II, Anwar Hafid, mengatakan permasalahan tenaga honorer juga menjadi salah satu kendala dalam pengesahan UU ASN. "Kita berharap dalam undang-undang ini ada mekanisme afirmatif luar biasa buat tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun," ujar Anwar.
 
Politikus Partai Demokrat ini menilai UU ASN harus mengatur secara jelas ihwal pengangkatan tenaga honorer. Menurut dia, isu tersebut belum menjadi fokus pembahasan.
 
"Pimpinan (Komisi II) belum intens (bahas pengangkatan tenaga honorer), makanya masih perlu waktu untuk membahas," tutur dia.
 
Baca: Revisi UU ASN, Kementerian PANRB Tolak Honorer Langsung Diangkat Jadi PNS
 
Sementara itu, anggota Komisi II, Guspardi Gaus, mengatakan perlu kajian lebih komperhensif dalam membahas revisi UU ASN. Perpanjangan pembahasan regulasi tersebut tidak melulu pada persoalan tenaga honorer.
 
"Bagaimana ASN sebagai motor penggerakan birokrasi, diperlukan terobosan dewasa ini. Salah satunya terkait pelatihan," ungkap Guspardi.
 
Dia menilai revisi UU ASN harus memampu mengubah stigma negatif terhadap birokrasi pemerintah. Masyarakat kerap dipersulit oleh birokrasi.
 
"Sekarang ini birokrasi terkenal memepersulit, perlu diubah itu. Perlu dilakukan mengubah wawasan dan pelatihan di masing-masing departemen, kabupaten, dan lain-lainnya," beber dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif