Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Rasionalisasi Anggaran Pilkada Tidak Sepenuhnya dari APBN

Nasional pilkada serentak
Anggi Tondi Martaon • 03 Juni 2020 22:01
Jakarta: Rasionalisasi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Penambahan anggaran akan melihat terlebih dahulu kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
 
Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menyampaikan ketentuan ini menjadi kesimpulan rapat tertutup bersama. Rapat diikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
 
"Tadi ada perdebatan soal apakah penyesuaian anggaran atau barang hanya oleh APBN atau juga oleh APBD," kata Arwani saat dihubungi, Rabu, 3 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usulan rasionalisasi dari APBD disampaikan pemerintah. Usulan ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menekankan anggaran penyelenggaraan bersumber APBD.
 
Namun, sebagian anggota Komisi II berpendapat rasionalisasi anggaran sepenuhnya dibiayai APBN. Pasalnya, dasar hukum penyelenggaraan pilkada pada Desember 2020 yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.
 
"Tapi akhirnya titik temunya adalah daerah-daerah yang memang mampu tetap gunakan APBD tapi kalau yang tidak mampu ya enggak boleh dipaksalah (menggunakan APBN)," ungkap dia.
 
Setelah itu, angka rasionalisasi yang dibiayai APBN diajukan terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lembaga yang dipimpin Menteri Sri Mulyani itu akan mengkaji pengajuan rasionalisasi anggaran bersama pihak terkait, termasuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19).
 
Baca: Demokrat Resmi Usung Putri Wapres di Pilkada Tangsel
 
"Karena penyesuaian lebih kepada penerapan protokol kesehatan," sebut dia.
 
Proses rasionalisasi anggaran diharapkan segera selesai, tepatnya sebelum tahapan lanjutan penyelenggaraan pilkada pada Senin, 15 Juni 2020. Selain itu, Arwani menyampaikan rasionalisasi anggaran penyelenggaraan pilkada sepenuhnya untuk memenuhi standar covid-19. Hal ini menjadi salah satu syarat utama melaksanakan pilkada di tengah pandemi.
 
"Pilkada ditunda karena covid-19 lalu dilanjutkan maka prasyaratnya harus aman. Untuk aman maka butuh anggaran, anggarannya untuk kover protokol covid-19," ujar dia.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif