Menteri Sosial Juliari P Batubara. Medcom.id/Yurike Budiman
Menteri Sosial Juliari P Batubara. Medcom.id/Yurike Budiman

Mensos Akui Banyak Pemda Bandel Tak Update DTKS

Nasional Virus Korona
Media Indonesia • 17 Mei 2020 03:05
Jakarta: Menteri Sosial Juliari P Batubara membenarkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) belum disiplin memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat hanya 286 pemda telah memperbarui DTKS.
 
“Banyak sekali (belum memperbarui DTKS), tapi memang kami tidak bisa rilis karena kami ingin jaga hubungan kemitraan kami dengan pemda-pemda,” kata Juliari saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu, 16 Mei 2020.
 
Juliari menyebut Kemensos tak punya kuasa terkait DTKS. Sebab, data-data itu di bawah kendali masing-masing pemda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Bukan Kemensos yang pegang kendali 100 persen terhadap data keluarga miskin,” tutur dia.
 
(Baca: KPK Minta Tiga Pemda di Jabar Tuntaskan Data Penerima Bansos)
 
Dia memastikan pihaknya akan terus mengingatkan pemda memperbarui DTKS. Apalagi, sudah disediakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SKIS-NG) yang mempermudah penginputan data.
 
Sementara, pendataan dan penyaluran bansos yang menjadi panduan dalam teknis pendataan dan penyaluran tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 
“SIKS-NG ini sudah ada di seluruh kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Indonesia. Bahkan sudah ada SIKS-NG yang berbasis Android,” tutur dia.
 
KPK mengungkapkan hanya sedikit sekali daerah yang telah memperbarui DTKS. Hal ini menyebabkan banyak masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penaganan virus korona (covid-19).
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif