Gedung Kementerian BUMN. Medcom.id/Annisa Ayu
Gedung Kementerian BUMN. Medcom.id/Annisa Ayu

Ombudsman Minta Rekrutmen Komisaris BUMN Dibenahi

Nasional BUMN Kementerian BUMN Pergantian Direksi BUMN
Fachri Audhia Hafiez • 02 Juli 2020 20:43
Jakarta: Ombudsman meminta proses rekrutmen komisaris badan usaha milik negara dibenahi. Sebanyak 397 komisaris BUMN dan 167 orang anak perusahaan perusahaan pelat merah terindikasi rangkap jabatan.
 
"Sebetulnya Kementerian BUMN juga sedang memperbaiki proses rekrutmen. Suatu proses rekrutmen yang betul-betul fair dan sesuai dengan tujuan dari BUMN," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk 'Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN', Kamis, 2 Juli 2020.
 
Sistem rekrutmen rekrutmen komisaris BUMN harus lebih terukur. Sehingga, kinerja BUMN akan maksimal dan tidak mengurangi kepercayaan publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ombusman tidak mempersoalkan personal demi personal, yang kami persoalkan dan ingin didorong perbaikannya adalah sistem untuk kepentingan sama-sama," ujar Alamsyah.
 
Alamsyah menegaskan, rangkap jabatan komisaris di BUMN dapat memperburuk tata kelola, kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan BUMN. Terlebih jika yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan.
 
Baca: Ombudsman: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan
 
Ombusman juga mendorong transparansi penilaian komisaris BUMN. Komisaris yang bekerja maksimal dan sesuai kompetensi harus dapat dilihat publik.
 
"Diumumkan dong kinerjanya, apa perlu perlu kita usul ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit kinerja para komisaris," tegas Alamsyah.
 
Data 2019Ombudsman mencatat, komisaris yang terindikasi rangkap jabatan itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, akademisi, hingga simpatisan partai politik. Praktik rangkap jabatan tersebut tidak dibenarkan.
 
Dalam menentukan komisaris juga disoroti, seperti isu kompetensi komisaris yang berasal dari relawan politik, isu dominasi jajaran direksi dan komisaris yang berasal dari Bank BUMN tertentu.
 
Kemudian isu penempatan anggota TNI atau Polri aktif, isu penempatan ASN aktif sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN, serta isu pengurus parpol diangkat menjadi komisaris BUMN.
 

(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif