Ketua MPR Zulkifli Hasan (Foto:Dok.MPR)
Ketua MPR Zulkifli Hasan (Foto:Dok.MPR)

Mengatasi Kesenjangan Sosial ala Ketua MPR

Nasional berita mpr
Pelangi Karismakristi • 26 Mei 2016 13:41
medcom.id, Jakarta: Kesenjangan sosial di Indonesia semakin tinggi. Akibatnya, keadilan sosial sulit terwujud.
 
Kesenjangan sosial tak bisa dibiarkan. Ketua MPR Zulkifli Hasan punya pandangan sendiri bagaimana cara mengatasinya.
 
Menurut Ketua MPR, untuk menekan kesenjangan sosial, harus ada program pemerintah yang berpihak pada rakyat. Misalnya, pengunaan lahan dan penggunaan hasil sumber daya alam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harus ada namanya confirmative action terhadap pengusaha pemula, anak muda yang baru lulus, dan lain sebagainya," kata Zulkifli Hasan kepada Metrotvnews.com di Jakarta, belum lama ini.
 
Selain itu, pemerintah disarankan Zulkifli untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
 
"Ya, dengan bantuan modal murah. Bisa juga melalui pelatihan kemampuan dan lain-lain," ujar dia.
 
Dalam beberapa kali pidatonya, Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa saat ini banyak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, orang dari Jawa dan luar Jawa. Persoalan ini menjadi tantangan bangsa yang harus dibenahi.
 
"Kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa sangat memprihatinkan. Bahkan, ada penduduk di luar Jawa yang tidak memiliki jamban," kata Zulkifli Hasan, saat berpidato pada Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016.
 
Data Badan Pusat Statisktik (BPS) tahun 2012 menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 29,13 juta orang (11,96 persen). Jumlah tersebut berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen).
 
Namun, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah orang kaya di Indonesia juga diiringi jurang kesenjangan sosial yang kian menganga.
 
Besarnya kesenjangan sosial itu terlihat dari peningkatan Gini Ratio dari 0,31 menjadi 0,41 dalam satu dasawarsa belakangan. Makin besar angka Gini Ratio, makin besar tingkat ketimpangan. Angka 0,4 hingga 0,6 termasuk kategori lampu kuning. Bila angkanya mencapai lebih dari 0,6 masuk kategori berbahaya, yang artinya ketimpangan sosial ekonomi tak bisa lagi ditoleransi.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif