KPU: Iklan Layanan Masyarakat di Bioskop Bukan Kampanye

Faisal Abdalla 14 September 2018 18:35 WIB
pemilu serentak 2019
KPU: Iklan Layanan Masyarakat di Bioskop Bukan Kampanye
Komisioner KPI Viryan Azis.
Jakarta: Iklan yang dipasang Kementerian Komunikasi dan Informasi di bioskop dinilai bukan bagian dari kampanye. Iklan itu murni iklan layanan masyarakat terkait kinerja pemerintah.
 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menilai wajar jika pemerintah mengiklankan pencapaian kinerjanya.
 
"Kalau yang ditanyakan iklan pemerintah ya itu bukan kampanye. Kalau pemerintah menyampaikan program pembangunan, itu wajar-wajar saja, itu bagian dari akuntabilitas kerja," kata Viryan di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 14 September 2018.
 
Viryan mengatakan, setiap lembaga memiliki kewajiban menyosialisasikan pencapaian yang telah diraih. Hal ini sama saja dengan KPU yang aktif menyampaikan kepada publik terkait apa saja yang sudah dilakukan KPU dalam tahapan Pemilu 2019.
 
Terkait iklan yang menampilkan sosok Presiden Joko Widodo, yang juga bakal calon presiden, KPU belum bisa menentukan apakah itu termasuk kampanye atau tidak. Pasalnya belum ada pasangan calon yang resmi ditetapkan KPU. Penetapan baru dilakukan 20 September 2018.
 
"Terkait apakah itu ranah kampanye atau tidak nanti kita lihat. Kan ada ketentuan satu kegiatan kampanye itu harus meyakinkan pemilih dengan program visi dan misi," tandasnya.
 
Iklan layanan masyarakat terkait pembangunan 65 bendungan yang diputar di bioskop-bioskop menuai polemik. Kubu oposan menyebut iklan itu sebagai bentuk kampanye Jokowi. Mereka meminta iklan itu dicopot.

Baca: Iklan di Bioskop bukan Kampanye Jokowi

Sementara istana Kepresidenan membantah hal tersebut. Istana mengatakan iklan itu merupakan penyampaian hasil-hasil kerja pemerintah di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Iklan itu juga diproduksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan Istana Kepresidenan.
 
"Jadi, dari kacamata Istana, itu adalah komunikasi pembangunan yang memang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat mengetahui hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 13 September 2018.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id