Perpres Pencegahan Korupsi Tunggu Diteken Presiden
Ilustrasi. Pengunjung melihat-lihat karya komik antikorupsi yang dipamerkan di lorong Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/12). Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah selesai di tingkat kementerian terkait. Perpres tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

"Substansinya sudah selesai. Ini kan tim pencegahan korupsi. Kita berharap ini lebih efektif lagi kerja sama pemerintah dengan KPK," kata Asman di Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018 kemarin. 

Kepala Staf Presiden Moeldoko menambahkan perpres tersebut kini sudah berada di meja Presiden. "Saat ini sudah berada di meja Presiden. Mudah-mudahan secepatnya dan saya sudah lapor ke beliau untuk segera bisa ditandatangani.''


Perpres tersebut sudah dibahas beberapa kali dengan kementerian/ lembaga terkait, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

Moeldoko mengatakan perpres tersebut akan lebih fokus jika dibandingkan dengan perpres sebelumnya. Dalam perpres yang baru, ada tiga hal yang menjadi fokus, yaitu mengenai penerimaan negara, perizinan, dan reformasi birokrasi serta penegakan hukum. 

Baca: Perpres Pencegahan Korupsi Difinalisasi

"(Perpres) Sebelumnya itu banyak sekali. Artinya, tidak fokus dan sekarang kita fokuskan pada tiga hal ini,'' imbuhnya.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan dikeluarkannya perpres tersebut berangkat dari kasus korupsi yang lagi-lagi muncul. Terbaru ialah OTT yang dilakukan KPK terhadap oknum di Kementerian Keuangan.

"Kita telah melakukan upaya dengan KPK, dengan beberapa lembaga negara, dari Kementerian Dalam Negeri, dari ASN, Kementerian PAN-RB, berikutnya dari berbagai kementerian terkait. Kita telah menyusun perpres pencegahan korupsi. Ini sudah disiapkan Pak Pratikno," kata Moeldoko.

Seperti diketahui, setelah OTT terhadap sembilan dan salah satu yang terjaring ialah oknum dari Kemenkeu, KPK kembali melakukan OTT di Buton Selatan. (Media Indonesia)





(DMR)