Ketua MPR Zulkifli Hasan di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id
Ketua MPR Zulkifli Hasan di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id

Sistem GBHN Akan Dibahas MPR Periode 2019-2024

Nasional Amendemen UUD 45
Fachri Audhia Hafiez • 16 Agustus 2019 13:25
Jakarta: Ketua MPR Zulkifli Hasan memastikan sistem Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas anggota MPR periode 2019-2024. Periode saat ini akan berakhir pada September 2019.
 
"Amendemen terbatas untuk model garis-garis besar haluan negara itu sudah jadi dan selesai. Kita nanti akan rapat akhir masa dan akan diserahkan kepada MPR yang akan datang," kata Zulkifli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
 
Zulkifli mengatakan pembahasan GBHN memakan waktu lama. Ia membantah ada deal-deal dalam pembahasan yang akan menjadi amendemen terbatas UUD 1945 tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Enggak ada lobi, ini soal keputusan politik. Nanti MPR yang akan datang ditentukan 600-700 orang, bukan pula soal pimpinan," kata dia.
 
Ia tak masalah Presiden Joko Widodo mengisyaratkan menolak rencana penentuan GBHN. Ia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada anggota Parlemen.
 
"Ya terserah, MPR nanti itu jadi bahan (pertimbangan)," ucap Zulkifli.
 
MPR, kata dia, telah mengkaji penataan ulang sistem ketatanegaraan. Melalui berbagai aspirasi dan masukan, MPR merekomendasikan menghidupkan kembali GBHN untuk dimasukkan ke dalam amendemen terbatas UUD 1945.
 
Dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan 2019, Zulkifli memaparkan MPR telah mengkaji penataan ulang sistem ketatanegaraan. Melalui berbagai aspirasi dan masukan, MPR merekomendasikan menghidupkan kembali GBHN dimasukkan ke dalam amendemen terbatas UUD 1945.
 
Zulhas memaparkan urgensi menghidupkan kembali GBHN. Negara seluas dan sebesar Indonesia butuh haluan negara, khususnya sebagai pedoman dan paduan rancangan pembangunan dan berkesinambungan.
 
"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat," ujar Ketua Umum PAN itu.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif