Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri acara berbuka puasa Partai Golkar bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019 (Foto:Dok.DPR RI)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri acara berbuka puasa Partai Golkar bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019 (Foto:Dok.DPR RI)

Pengerahan Massa Harus Sesuai Koridor Hukum dan UU

Nasional berita dpr
M Studio • 19 Mei 2019 22:43
Jakarta: Menyikapi rencana pengerahan massa pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua elemen masyarakat tetap mematuhi hukum dan undang-undang (UU).
 
"Ego kelompok dalam bingkai hukum dan UU dipastikan tidak merusak stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum. Sebaliknya, jika ego kelompok dipaksakan untuk menabrak hukum dan UU, yang akan terjadi adalah benturan antar-kelompok masyarakat. Dan, bila terjadi benturan aparat keamanan harus bertindak tegas," ujar Ketua DPR yang biasa disapa Bamsoet, saat menghadiri acara berbuka puasa Partai Golkar bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019.
 
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap pengerahan massa ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang direncanakan pada 20, 21, dan 22 Mei 2019, berlangsung tertib dan damai. Harus diwaspadai adanya 'penumpang gelap' yang sengaja ingin memanfaatkan situasi dan menciptakan ‘martir’ di tengah-tengah pengunjuk rasa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekali lagi, aktivitas pengerahan massa tetap harus sesuai aturan main, atau berada dalam koridor hukum dan UU. Agar suasana tetap kondusif, penyampaian aspirasi atas nama massa hendaknya juga dalam kerangka dialog antara perwakilan massa dengan wakil-wakil dari KPU dan Bawaslu," kata Bamsoet tegas.
 
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan massa diharapkan tidak memaksakan kehendak kepada KPU dan Bawaslu. Sebab, baik KPU maupun Bawaslu harus bekerja sesuai UU serta tupoksi.
 
"Saya meminta kepada penanggung jawab kegiatan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Waktu yang bertepatan dengan jadwal berkumpulnya massa di KPU dan Bawaslu adalah hari-hari kerja dan sekolah. Pemusatan massa di dua lokasi itu diharapkan tidak menimbulkan gangguan teramat serius terhadap arus lalu lintas di kawasan itu," kata Bamsoet.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif