Ilustrasi. MI/Ramdani.
Ilustrasi. MI/Ramdani.

Perlu Pansus untuk Pantau Kasus Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
Candra Yuri Nuralam • 19 Januari 2020 05:06
Jakarta: Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid meminta penanganan kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya diawasi oleh panitia khusus (Pansus) dari DPR. Menurut dia Pansus lebih tepat ketimbang pembentukan panitia kerja (Panja) lantaran bisa disangkutkan dengan banyak komisi di DPR dan lebih komprehensif.
 
"Bila Panja yang dibentuk maka, berdasarkan aturan dan konvensi di DPR, hanya berkaitan dengan satu Komisi, sehingga pengawasan dan pengusutan tidak komprehensif," kata Hidayat di Jakarta, Sabtu 18 Januari 2020.
 
Hidayat mengatakan pembentukan pansus untuk kasus Jiwasraya ini didasari Pasal 83 ayat (1) huruf i undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2019. Dalam pasal itu disebut bawah pansus dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi atau fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah atau urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, pembentukan pansus juga didasari Pasal 96 ayat (1) undang-undang MD3. Dalam undang-undang itu, kata Hidayat, pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR.
 
Menurut dia DPR perlu segera mempertimbangkan pansus dalam kasus Jiwasraya. Pasalnya, kata dia, kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus itu cukup besar.
 
Hidayat membandingkan kasus Jiwasraya dengan kasus korupsi Century dan Pelindo II yang sampai dibentuk pansus oleh DPR. Menurut dia, kasus Jiwasraya butuh diawasi karena kerugian negara yang diterima melebihi dua kasus tersebut.
 
“Berdasarkan penelusuran Kejaksaan Agung, potensi kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun. Itu pun baru potensi kerugian negara awal, sehingga bisa lebih besar dari itu. Kerugian tersebut lebih besar dari Kasus Century yang mencapai Rp 6,7 triliun atau kasus Pelindo II yang mencapai Rp 6 triliun,” tegas Hidayat.
 
Hidayat mengatakan partainya mendukung adanya pansus dalam kasus tersebut. Dia menyebut pembentukan kasus ini disetujui partainya bukan karena untuk menjatuhkan pemerintah.
 
“Pembentukan Pansus juga sebagai bukti PKS perjuangkan aspirasi rakyat yang menginginkan agar dugaan korupsi dan masalah Jiwasraya diselesaikan secara tuntas dan komprehensif,” pungkas Hidayat.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif