Pemerintah Satukan Suara soal Rancangan UU Pertanahan

Yogi Bayu Aji 23 Oktober 2018 14:40 WIB
pertanahan
Pemerintah Satukan Suara soal Rancangan UU Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil. Foto: MI/Panca.
Jakarta: Pemerintah menyatukan suara soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Masalah ini dibahas dalam rapat tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan sebelum diserahkan ke DPR.
 
"Sebelum dibawa di DPR, kita perlu koordinasi terakhir," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil di Kompleks Istana, Selasa, 23 Oktober 2018.
 
Menurut dia, isu-isu krusial soal RUU Pertanahan ini akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
 
Soal usulan 20 persen lahan terbengkalai dikelola pemerintah, Sofyan hanya menjelaskan nantinya akan ada bank tanah. Sementara itu, soal kepemilikan asing, dia menyebut harus didiskusikan dengan DPR.
 
"Kalau kepemilikan asing itu selama ini masalah hak pakai dan HGB (hak guna bangunan). HGB untuk apartemen itu mungkin boleh, tapi perlu kita bahas ke DPR dulu," ujarnya.
 
Komisi II DPR RI masih fokus membahas RUU Pertahanan. RUU yang mengatur soal agraria seharusnya bisa diketok pada September.

Baca: Pemerintah Finalisasikan Usulan DPR untuk RUU Pertanahan

Anggota Komisi II DPR Dja'far Shodiq menjelaskan, RUU Pertanahan dilatarbelakangi sejumlah kasus yang merugikan masyarakat. Contohnya, kepemilikan tanah di suatu daerah yang tiba-tiba jatuh ke pihak lain gara-gara rekayasa hukum. Padahal, tanah tersebut warisan turun temurun yang bersertifikat.
 
Persoalan lain yang juga perlu disikapi adalah soal pajak. Misalnya, warga beli tanah 1.000 meter dengan harga Rp100 ribu per meter, ia harus membayar pajak hampir Rp40 juta. Dengan fakta tersebut, jika warga tidak mampu membayar pajak, mereka tidak bisa membuat sertifikat tanah.
 
"Sertifikasi tanah bisa gratis karena ada program presiden. Tapi bagaimana dengan pajak yang mahal itu. Kasihan kan. Ini yang mau kita akomodasi," kata Dja'far, 1 Juli 2018.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id