Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon. Medcom.id
Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon. Medcom.id

Fadli Zon: Omnibus Law Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Nasional Omnibus Law DPR RI
Theofilus Ifan Sucipto • 07 Oktober 2020 08:54
Jakarta: Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. Proses pembahasan terlalu cepat dan minim partisipasi masyarakat.
 
“Omnibus law ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi,” kata politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Fadli mengatakan Undang-Undang Ciptaker memadukan 1.203 pasal dari 79 undang-undang yang berbeda. Dia heran pengesahannya relatif cepat kendati banyak yang harus dibahas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Bagaimana parlemen bisa melakukan kajian dan sinkronisasi pasal sekolosal itu dalam tempo singkat? Sangat sulit,” ujar dia.
 
Fadli menduga DPR menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah untuk memuluskan beleid sapu jagat itu. Sehingga kepentingan pemerintah lebih dominan ketimbang kepentingan publik.
 
(Baca: UU Ciptaker Dianggap Belum Menjawab Hambatan Berinvestasi)
 
“Ini tentunya bukan praktik demokrasi yang kita kehendaki,” ucap anggota Komisi I DPR itu.
 
Kilatnya pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Ciptaker membuat partisipasi publik terabaikan. Buktinya, muncul kekecewaan dan protes dari masyarakat di ruang fisik maupun media sosial.
 
Masifnya protes masyarakat berpotensi melahirkan instabilitas dalam negeri. Apalagi, buruh mengancam mogok kerja nasional bila Undang-Undang Ciptaker resmi diberlakukan.
 
“Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-sama dirugikan dan merusak hubungan industrial,” tutur Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif