NEWSTICKER
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) konferensi pers soal RUU Cipta Kerja. foto: medcom/Candra Yuri Nuralam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) konferensi pers soal RUU Cipta Kerja. foto: medcom/Candra Yuri Nuralam

KSPI Khawatir Upah Buruh Turun Gegara RUU Cipta Kerja

Nasional buruh Omnibus Law
Candra Yuri Nuralam • 16 Februari 2020 13:28
Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) khawatir Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja membuat upah buruh menurun. Sebab, RUU dengan konsep omnibus law itu memuat poin skema baru pengupahan.
 
Deputi Presiden KSPI Muhammad Rusdi mengatakan Pasal 88C dalam draf RUU Cipta Kerja mengatur kalau skema pengupahan bakal mengacu situasi daerah. Padahal, kata dia, skema pengupahan buruh sebelumnya mengacu inflasi dan perkembangan ekonomi nasional.
 
"Kemungkinan pertumbuhan ekonomi itu berbeda setiap daerah, bahkan bisa minus, apakah nanti akan minus?," kata Rusdi di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bunyi Pasal 88C draf RUU Cipta Kerja yaitu Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2 pasal itu menjelaskan upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah minimum provinsi (UMP).
 
Artinya, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.
 
"Ini nasib buruh tidak akan sejahtera, karena buruh bergantung kepada upah," ujar Rusdi.
 
KSPI Khawatir Upah Buruh Turun Gegara RUU Cipta Kerja
Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra
 
Aturan lain yang dinilai merugikan buruh yakni Pasal 88E. Pasal ini mengatur kalau pekerja atau buruh industri padat karya diatur upah minimum tersendiri. Aturan ini dikhawatirkan bakal memicu terjadinya rezim upah murah yang merugikan pekerja, khususnya di sektor tekstil pakaian jadi dan alas kaki.
 
"Kita tahu yang masuk ke Indonesia itu perusahaan yang mayoritas perusahaan tangan ketiga yang hanya mencari upah dan lahan murah," tutur Rusdi.
 
Dia pun meminta pemerintah mengkaji ulang RUU tersebut. Pemerintah diminta bersikap bijak terhadap nasib buruh di Indonesia. "Dua hal itu yang akan mengancam, di mana ada upah minimum yang diminimumkan lagi," ungkapnya.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif