Ilustrasi: MI
Ilustrasi: MI

BPIP Dinilai Perlu Payung Hukum

Nasional pancasila BPIP
Medcom • 11 Juli 2020 21:03
Jakarta: Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai harus memiliki regulasi khusus sebagai lembaga penguat ideologi bangsa. Regulasi khusus itu bisa setara dengan peraturan perundang-undangan.
 
Rektor Universitas Widyatama Obsatar Sinaga mengatakan regulasi khusus diperlukan agar penataan operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan baik. Hal ini mengingat ancaman ideologi negara sudah di depan mata dengan rongrongan berbagai paham radikal.
 
"Kembali jadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama," kata Obsatar, Sabtu, 11 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, kondisi pascareformasi cukup mengundang keprihatinannya. Banyak generasi muda tak paham makna Pancasila.
 
Dia menilai kedudukan BPIP yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 harus diperkuat. Dengan begitu, semua warga memahami ideologinya sebagai kristalisasi kebudayaan bangsa.
 
“Kalau suatu lembaga didirikan dengan peraturan presiden bisa dibayangkan kekuatan dari lembaga itu. Terlebih kalau ditambah dengan undang-undang (UU), maka lembaganya akan makin kuat, semakin baik. Itu maksud awal dari payung hukum itu," kata Obsatar.
 
Baca: Jokowi Ingin Memperkuat Badan Hukum Lembaga Pembina Pancasila
 
Obsatar mengatakan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Pembentukan UU harus ditujukan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, bukan untuk mengubah isi sila dalam falsafah bangsa itu.
 
“Kita fokus saja, kita ini bangsa yang sangat beraneka ragam membutuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," ucap Obsatar.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif