Bamsoet Tegaskan Parpol Utamakan Kader Terbaik Nyaleg
Ketua DPR Bambang Soesatyo (berkemeja putih)/MI/Mohamad Irfan
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mengatur mantan narapidana korupsi dalam PKPU. Parpol dipastikan punya pertimbangan matang memilih calon legislatif tanpa melihat masa lalu.

"Partai tentu punya strategi dan pertimbangan sendiri, tanpa aturan itu pun pertimbangan partai adalah bahwa kita pasti mendahulukan kader-kader yang baik," kata Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 2 Juli 2018.

KPU tak bisa melabeli seseorang berdasarkan masa lalunya, termasuk eks narapidana korupsi. Apalagi, negara menjamin hak politik setiap warga negaranya.


"Justru di daerah itu yang mantan napi memperoleh atau menjadi tokoh masyarakat. Nah soal aturan kan yang bersangkutan sudah menebus kesalahannya dengan menjalankan hukuman yang ada," jelas bekas Ketua Komisi III DPR itu.

Baca: Bamsoet: KPU Harus Ikuti UU

Politikus Partai Golkar itu menganggap KPU berlebihan memasukkan larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU. KPU diminta tak membatasi pilihan masyarakat.

"Eggak perlu lagi lah kita membangun pencitraan. Patuhi saja aturan. Dan serahkan kepada partai dan masyarakat. Serahkan pada partai memilih atau tidak," tegas dia.

Dilansir dari situs resmi www.kpu.go.id, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, Sabtu, 30 Juni 2018.

Ketentuan tentang larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif otomatis diterapkan. Aturan pelarangan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi:

"Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id