KPU Terinspirasi Mahkamah Konstitusi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman. Foto: Antara/Aprillio Akbar.
Jakarta: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dipastikan tetap berlaku meski tidak disetujui Kementerian Hukum dan HAM.

"Mohon dilihat di halaman paling belakang, PKPU ini berlaku sejak disahkan," kata Komisioner KPU Ilham Saputra dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 3 Juli 2018.
 
Selain itu, menurut dia, tidak semua peraturan yang berlaku harus menunggu Kemenkum dan HAM untuk diundangkan. Dia mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan MK juga berlaku tanpa diundangkan Kemenkum dan HAM. Cukup disahkan ketua MK," jelas dia.
 
Dia mengaku PKPU larangan bagi mantan narapidana korupsi baru mengatur caleg, belum dalam pencalonan kepala daerah. "Kita belajar dalam kasus pemilihan kepala daerah dan akan kami atur menjadi syarat dalam pencalonan pilkada ke depan," tutupnya.
 
Ketua KPU Arief Budiman menambahkan Kemenkum dan HAM hanya bertugas mengundangkan supaya bisa dipublikasikan dan diketahui masyarakat luas. "Ya tetap bisa. Yang tanda tangan itu Arief Ketua KPU bukan Menkum dan HAM," kata Arief di Gedung DPR, kemarin.
 
Untuk masalah sosialisasi dan publikasi, KPU menegaskan tidak ada masalah soal itu. "Tenang saja soal sosialisasi dan publikasi. Sejak penyu-sunan rancangan itu semua orang sudah tahu kok. Kan dari penyusunan saja kami sudah mengundang semua pihak, penggiat pemilu, partai, masyarakat, DPR, Bawaslu, semua sudah tahu," ungkapnya.
 
Bawaslu menolak
 
Namun, Ketua Bawaslu Abhan belum sepaham dengan Peraturan KPU tentang Pencalonan anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, tersebut. Menurutnya, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu belum resmi diundangkan.
 
"Sikap kami masih sama yakni sesuai norma undang-undang. Kami menganggap peraturan itu belum diundang-kan," tegas Abhan.
 
Namun, Bawaslu belum bisa bersikap untuk menindaklanjuti PKPU itu. Menurutnya, protes mengenai PKPU bisa dilakukan peserta dan Bawaslu tentu akan menindaklanjuti hal tersebut.
 
"Jika pada saat proses pendaftaran diri ditolak KPU karena PKPU itu, kami akan menerima dan siap memproses kasus per kasus," tandasnya.
 
Arief tidak mempermasalahkan sikap Bawaslu yang berseberangan dengan KPU. "Tugas Bawaslu bukan mengoreksi peraturan KPU, melainkan memastikan KPU melaksanakan tugasnya sesuai PKPU. Jika mantan napi kasus korupsi dilarang mencalonkan diri, tetapi kami bolehkan, itu yang harus ditegur Bawaslu," ujarnya.

Baca: Perludem: Pemberlakuan PKPU Bantu Meningkatkan Integritas Pemilu


Saat disinggung soal kemungkinan opsi mantan narapidana koruptor mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan ke publik atas kasus yang pernah menjeratnya, Arief beralasan hal itu harus masuk pasal tersendiri di PKPU.
 
Menkum dan HAM Yasonna Laoly mengaku belum melihat PKPU. Ia ingin melihat isi surat KPU yang telah masuk ke Kemenkum dan HAM. "Nanti aku lihat dulu yah suratnya," terang Yasonna seusai diperiksa KPK di Jakarta, kemarin.
 
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menghormati KPU menerbitkan PKPU. Jokowi menyebut KPU berwenang membuat peraturan.
 
"Undang-Undang memberikan kewenangan ke KPU untuk membuat peraturan," ujarnya di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, kemarin.





(FZN)