ilustrasi/medcom.id
ilustrasi/medcom.id

Sekjen DPR Antar UU Ibu Kota Negara ke Setneg

Nasional Jokowi Undang-Undang Ibu Kota Baru DPR RI UU Ibu Kota Negara
Anggi Tondi Martaon • 27 Januari 2022 18:18
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyerahkan hasil pengesahan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) ke pemerintah. Payung hukum pusat pemerintahan Indonesia itu diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
 
“Ketua DPR menugaskan Sekjen DPR untuk menyerahkan UU IKN kepada Presiden (Jokowi) melalui Mensesneg," kata Indra melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Januari 2022.
 
Penyerahaan UU IKN sesuai ketentuan berlaku. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR diberikan waktu tujuh hari kerja menyerahkan payung hukum yang disahkan sejak diparipurnakan pada 18 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Batas waktunya tujuh hari dan hari ini batas tujuh harinya,” ungkap dia.
 
Indra menyampaikan UU IKN sudah lengkap. Pemerintah memiliki waktu 30 hari mengkaji dan mengundangkan aturan tersebut.
 
Baca: KSP: Pemindahan Ibu Kota untuk Keseimbangan Pembangunan
 
Setelah melalui proses kajian, UU akan diberikan nomor. Serta dimasukkan ke dalam lembaran negara. UU IKN terdiri dari 11 Bab dengan umlah pasal sebanyak 44.
 
Paripurna DPR mengesahkan RUU IKN pada 18 Januari 2022. Sebanyak delapan dari sembilan fraksi mendukung pengesahan. Hanya, Fraksi PKS yang menolak.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif