Petugas BPJS menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
Petugas BPJS menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani

Dua Cara Mengakali Defisit BPJS Kesehatan

Nasional BPJS Kesehatan
Nur Azizah • 04 September 2019 14:20
Jakarta: anggota Komisi XI Fraksi NasDem Johnny G Plate menyebut ada dua cara untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pertama, penaikan iuran peserta bantuan iuran (PBI), sedangkan kedua membebankan pada APBN.
 
Johnny menjelaskan bila manajemen BPJS kesehatan memilih opsi pertama. Untuk itu, mereka wajib memperbaiki data peserta BPJS.
 
"Ada sekitar 10 juta peserta yang belum divalidasi. Itu harus dilakukan validasinya dengan benar. Tentu tidak bisa BPJS sendiri tapi lintas kementerian," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, apabila BPJS dibebankan ke APBN, perlu pembahasan dengan DPR. Besaran biaya pun harus dimasukkan di Rancangan APBN."Kalau dibiayai APBN itu harus dibicarakan di RAPBN. Tidak bisa perorangan."
 
Pemerintah juga harus mengusulkan perbaikan belanja kementerian/lembaganya. Bila penaikan iuran BPJS dibebankan di APBN, lanjut Johnny, harus ada pos anggaran yang dikurangi.
 
"Pos belanjanya harus diatur. Dibuat rasionalisasi. Bisa saja ada yang tidak perlu, ya prioritasnya, kalau kesiapan ini prioritasnya sangat tinggi karena terkait dengan hak dasar," ucap Johnny.
 
Sebelumnya, manajemen BPJS Kesehatan menilai penaikan iuran peserta dalam waktu dekat sudah mendesak. Apalagi penaikan itu untuk mencegah defisit keuangan BPJS Kesehatan yang semakin melebar.
 
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan defisit diproyeksi kian besar dalam beberapa tahun ke depan. Jika tahun ini diperkirakan BPJS Kesehatan akan desifit Rp39,5 triliun, jumlahnya bakal meningkat jadi Rp50,1 triliun di 2021, Rp58,6 triliun di 2022, Rp67,3 triliun di 2023, dan Rp77,9 triliun di 2024.
 
"Harapannya dengan perbaikan fundamental iuran, persoalan defisit ini bisa kami selesaikan lebih terstruktur," kata Fahmi dalam rapat di Komisi XI, DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
 
Fahmi menjelaskan setiap tahun utilisasi BPJS Kesehatan terus meningkat. Namun, iuran peserta BPJS Kesehatan tidak mengalami penaikan sejak 2016. Hal ini membuat iuran saat ini berada di bawah harga yang seharusnya (underprice).
 
Dia menyebutkan pada 2018 ada perbedaan antara iuran dengan biaya peserta sebesar Rp15 ribu. Kemudian di 2019, biaya per orang per bulan seharusnya sebesar Rp50.700, tetapi kemudian premi per orang per bulan rata-rata tetap Rp36 ribu.
 
"Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya policy mix, artinya meningkatkan iuran, kemudian kaitannya dengan bauran kebijakan, maka akan terjadi defisit ini semakin lebar," jelas dia.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengusulkan penaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas II menjadi Rp110 ribu dan kelas I sebesar Rp160 ribu. Sementara itu, iuran kelas III diusulkan sebesar Rp42 ribu dari Rp25.500.
 
Dengan penaikan ini, Sri Mulyani memperkirakan akan ada surplus Rp17,2 triliun di 2020 yang bisa digunakan untuk menutup defisit tahun ini. Surplus Rp11,59 triliun juga muncul untuk 2021, Rp8 triliun di 2022, dan 2023 surplus sebesar Rp4,1 triliun.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif