Ilustrasi
Ilustrasi

KPK Buru Kader PDIP Harun Masiku

Nasional pdip
Candra Yuri Nuralam • 12 Januari 2020 00:33
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari Kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Harun dicari sebagai tersangka kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2019-2024.
 
"Sampai hari ini, KPK masih terus mencari tersangka HAR (Harun Masiku). KPK meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri dan mengimbau pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap kooperatif ketika keterangannya dibutuhkan penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Sabtu 11 Januari 2020.
 
Ali mengatakan hingga saat ini KPK membutuhkan konfirmasi dari beberapa orang terkait kasus ini. Harun Masiku maju dalam pemilu legislatif (pileg) dari dapil Sumsel 1, meliputi Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Lubuklinggau.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Harun Masiku hanya mendapatkan 5.878 suara. Perbandingan perolehan suara Harun pun timpang dengan yang didapatkan almarhum Nazarudin Kiemas yang mengantongi 145.752 suara.
 
Posisi kedua hingga kelima dengan suara terbanyak ditempati Riezky Aprilia dengan 44.402 suara dan Darmadi Jufri dengan 26.103 suara. Kemudian, Doddy Julianto Siahaan dengan 19.776 suara, dan Diah Okta Sari dengan 13.310 suara.
 
Kendati peringkat perolehan suara Harun berada di urutan enam, ia mendapatkan kesempatan diajukan PDIP menggantikan Nazaruddin yang wafat sebelum pemilu digelar.
 
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan sangkaan menerima suap. Ia jadi tersangka suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
 
Wahyu sebagai penerima suap kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Harun sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif