Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Golkar Sebut Pernyataan Mahfud Pengalaman Pribadi

Nasional undang-undang Omnibus Law
Whisnu Mardiansyah • 23 Desember 2019 13:22
Jakarta: Anggota Badan Legislasi DPR Cristina Ariani menepis pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal adanya pasal pesanan. Mahfud dinilai telah menampar dirinya sendiri lewat pernyataan tersebut.
 
"Kalau soal jual beli selama duduk di Baleg, Saya tidak merasakan itu. Mungkin Pak Mahfud dulu pernah di Baleg dan mengalami, ya jadi bisa menyatakan demikian," kata Cristina kepada Medcom.id, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.
 
Cristina mengakui DPR sering mendapat pesanan dalam membuat UU. Pesanan itu datang dari sekelompok masyarakat. Misalnya, Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diminta asosiasi asisten rumah tangga, dan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dari komunitas konservasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami di Baleg kerap menerima kunjungan dari pemesan UU," ucap dia.
 
Cristina mengatakan proses pembuatan UU dilandasi atas dasar kepentingan maupun inisiatif dari DPR, pemerintah, dan masyarakat. Semua prosesnya berjalan transparan.
 
"Selain inisiatif DPR (Komisi dan Anggota) dan Pemerintah, pintu masuk UU yang diperlukan datang dari pihak-pihak berkepentingan komunitas yang saya jabarkan," pungkasnya.
 
Sebelumnya, Mahfud menyebut proses pembuatan UU masih kacau. Akibatnya, penegakan hukum tak optimal.
 
"Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tak menjelaskan aturan mana yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan UU hingga peraturan daerah (perda) masih bisa dipesan. Aturan dibentuk berdasarkan keinginan orang tertentu yang mensponsori.
 
Banyak pihak yang saat ini mengeluhkan tumpang tindih peraturan. Sehingga, pemerintah membuat omnibus law.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif