Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar (paling kiri) dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menguak Sebab BPJS Membengkak', di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.i
Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar (paling kiri) dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menguak Sebab BPJS Membengkak', di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.i

DPR Diminta Tak Menganakemaskan Peserta BPJS Kelas III

Nasional BPJS Kesehatan
Fachri Audhia Hafiez • 01 Desember 2019 17:15
Jakarta:DPR diminta tak hanya memperhatikan peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III. Sikap DPR itu dinilai akan menimbulkan masalah baru.
 
"Kalau kalangan komisi IX hanya memperjuangkan kelas III, mbok ya tolong juga yang kelas I, II diperjuangkan," kata koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menguak Sebab BPJS Membengkak', di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2019.
 
Kenaikan iuran BPJS juga dinilai memberatkan peserta mandiri kelas I dan II. Pasalnya, kenaikan tersebut cukup tinggi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kenaikan BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Iuran peserta kelas III ditetapkan Rp42 ribu dari semula Rp25.500, kelas II Rp110 ribu dari semula Rp51 ribu, dan kelas I Rp160 ribu dari Rp80 ribu. Tarif baru ini berlaku pada 1 Januari 2020.
 
"Misal satu keluarga itu orang untuk kelas I tadi bayar Rp400 ribu sekarang sudah Rp800 ribu. Nah ini kan semakin besar," ujar Timboel.
 
Berdasarkan data BPJS watch, peserta mandiri kelas I mencapai 4,6 juta orang, kelas II sebanyak 6,8 juta orang, dan kelas III sebesar 20,8 juta orang.
 
Timboel khawatir terjadi migrasi besar-besaran dari peserta kelas I dan kelas II, jika iuran kelas III mendapatkan subsidi. "Kelas I dan kelas II itu supaya tetap eksis di kelasnya, supaya pendapatan (pemasukan iuran) itu dapat," ujar Timboel.
 
Anggota Komisi IX DPR, Anwar Hafid, sebelumnya meminta pemerintah membekukan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III. Pasalnya, peserta kelas III banyak diisi warga tidak mampu.
 
"Temuan kita di lapangan, peserta BPJS kelas III mandiri ini sesungguhnya mereka masih tergolong orang-orang miskin. Ada juga yang tergolong dalam pekerja informal yang tidak memiliki gaji tetap," kata Anwar.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif