Ilustrasi: Dana bantuan. Foto: MTVN/Mohammad Rizal.
Ilustrasi: Dana bantuan. Foto: MTVN/Mohammad Rizal.

Pengamat: Pemerintah Jangan Hanya Beri Cek Kosong kepada Parpol

Nasional parpol
Intan fauzi • 29 Agustus 2017 08:27
medcom.id, Jakarta: Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, sejauh ini akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan partai politik (parpol) masih bermasalah. Masih ada parpol yang malas membuat laporan keuangan.
 
Mengingat pemerintah mengusulkan kenaikan dana bantuan parpol, Sebastian berharap parpol dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya. Pemerintah semestinya jugamembuat kesepakatan dengan parpol lewat kenaikan dana tersebut.
 
"Karena itu pemerintah bukan hanya memberikan cek kosong, mesti ada ketentuan yang harus disepakati dengan parpol lewat Undang-Undang Parpol," ujar Sebastian di Prime Time News Pagi, Metro TV, Selasa 29 Agustus 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kesepakatan itu antara lain, parpol harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan parpol tepat waktu. Jika tidak dipenuhi, lanjut Sebastian, parpol tidak berhak mendapat bantuan dana dari negara.
 
"Kedua mesti ada sanksi lain. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, selain tidak dapat bantuan dana mesti ada sanksi lain," kata Sebastian.
 
Selanjutnya, kalau masih ada kader partai yang korupsi, parpol tak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum sekali. Menurut Sebastian, hal itu dilakukan supaya parpol mau mengevaluasi diri.
 
"Publik juga mengharapkan ada keterbukaan parpol mengatur dirinya lewat UU Parpol. Kalau parpol mau, masukan itu bisa membangkitkan kepercayaan publik," tutur pengamat politik itu.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, partainya siap mengikuti aturan pemerintah. "Karena ini uang negara," ungkap dia.
 
Namun, Karding berpendapat, tindakan korupsi kader parpol tak berhubungan langsung dengan parpol. Ia menolak iuran wajib kader parpol jadi alasan tindakan korup.
 
"Itu soal mental masing-masing, tidak ada hubungan dengan parpol. Sumbangan partai enggak boleh jadi alasan korupsi. Tapi kalau tidak dapat bantuan karena tidak membuat laporan sih, saya pikir baik," jelas anggota DPR itu.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif