Presiden Didorong Buat Perppu Eks Koruptor Nyaleg
KPU. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi baru diharap memperjelas tafsir Pasal 240 yang masih memperbolehkan mantan napi koruptor maju sebagai calon legislatif (caleg) sepanjang mengumumkan statusnya.

"Bisa menggunakan perubahan UU atau menggunakan jalur yang lain, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan ini inisiatif yang punya wewenang adalah Presiden," kata anggota KPU Hasyim Asy'ari di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Selasa, 5 Juni 2018.

Menurut dia, inisiatif pemerintah diperlukan KPU. Sebab sejauh ini, Hasyim merasa pihaknya dicap melanggar UU. Pasalnya, secara legal formal dan harfiah, regulasi di atas peraturan KPU tak mengatur soal mantan narapidana. 


Di sisi lain, penerbitan perppu dianggap lebih efisien daripada merevisi UU atau menunggu penomeran aturan dan Kemenkumham. Aturan ini pun dianggap krusial. 

Baca: Ketua KPU: Polemik eks Koruptor Nyaleg Hambat Tahapan Pemilu

Ketua KPU Arief Budiman menekankan dalam waktu dekat, pihaknya menyelenggarakan pendaftaran caleg. Jika masih berkutat pada pencalonan mantan koruptor, tahapan pemilu legislatif dipastikan akan terganggu.

"Kita tahapannya ketat diatur UU. Kami harap ini jadi perhatian karena 4-17 Juli 2018 ini ada pendaftaran (legislatif)," ungkap Arief.




(OGI)