Ilustrasi petugas Lapas. Ant/Syaiful Arif
Ilustrasi petugas Lapas. Ant/Syaiful Arif

Kritik Terhadap RUU Pemasyarakatan Dianggap Tidak Tepat

Nasional pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan
Anggi Tondi Martaon • 19 Mei 2020 05:04
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu merespons kritik terhadap pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kritik tersebut dianggap salah alamat.
 
Menurut Masinton, persyaratan khusus bagi narapidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 43 ayat A dan B pada PP Nomor 99 Tahun 2012 bukan ruang lingkup RUU Pemasyarakatan. Ketentuan PP tersebut merupakan ranah hakim pada proses ajudikasi di pengadilan.
 
"RUU Pemasyarakatan tidak mengatur tentang putusan hukuman seseorang, karena itu adalah ranah hakim di pengadilan dalam proses ajudikasi," kata Masinton kepada Medcom.id, Senin, 18 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus PDIP itu menjelaskan lembaga pemasyarakatan (LP) merupakan institusi yang melaksanakan hukum pidana di Indonesia. Pelaksanaan sesuai dengan putusan hakim pasca ajudikasi.
 
"Institusi Pemasyarakatan yang salah satu fungsinya sebagai pelaksana pidana dalam Integrated Criminal Justice System," ungkap dia.
 
Sementara itu, RUU Pemasyarakatan tidak masuk dalam ranah peradilan. Aturan yang tengah digodoh Komisi III itu fokus kepada perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan.
 
Perluasan tidak hanya meningkatkan kualitas, tapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Termasuk bebas bersyarat.
 
Bentuk hak bersyarat yang diatur dalam RUU Pemasyarakatan yakni remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga, dan cuti menjelang bebas.
 
"Pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong kemandirian, proposionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas," terang dia.
 
Baca: RUU Pemasyarakatan Wajib Mengakomodasi PP 99 Tahun 2012
 
Dia menegaskan hak tersebut tetap dimiliki narapidana sepanjang belum dicabut oleh putusan pengadilan, baik itu remisi atau pembebasan bersyarat. Narapidana tetap boleh mengajukan hak pemotongan masa tahanan.
 
"Diterima atau tidak tergantung Kemenkumham seperti yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Penerapan Pembebasan Bersyarat," ujar dia.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif