Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Meski Dikurangi, Pesangon Indonesia Diklaim Tetap Tertinggi di Asia

Nasional Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 13 Oktober 2020 19:45
Jakarta: Pesangon yang diterima pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dikurangi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Namun, pengurangan pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali masih dianggap wajar.
 
"(Pesangon) 25 kali gaji pun masih menempatkan pesangon (Indonesia) yang sangat tinggi. Termasuk paling tinggi di Asia," kata ekonom Piter Abdullah Redjalam kepada Medcom.id, Selasa, 13 Oktober 2020.
 
Piter tak menjabarkan perbandingan pesangon pekerja Indonesia dengan negara lain. Namun, dari informasi yang dihimpun, pesangon Indonesia memang cukup besar. Kamboja mengatur pesangon untuk masa kerja 20 tahun ke atas hanya 6 bulan upah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Malaysia dan Thailand menggunakan penghitungan upah harian. Pesangon untuk masa kerja 20 tahun ke atas mencapai 400 hari upah. Sementara itu, Filipina dan Vietnam mengatur pesangon hingga 10 bulan upah untuk masa kerja 20 tahun ke atas.
 
Piter yang juga pengajar di Perbanas Institute itu mengakui jika UU Ciptaker menguntungkan pengusaha. Pasalnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terlalu berpihak kepada pekerja.
 
Keberpihakan ini coba diimbangi melalui UU Ciptaker. Salah satunya dengan mengurangi beban pengusaha melalui menurunkan kewajiban pesangon.
 
"Tapi ini mencoba menariknya sedikit ke tengah, mengurangi beban pengusaha," ungkap dia.
 
Meskipun begitu, dia menilai UU Ciptaker tetap melindungi pekerja. Hak mereka terhadap uang pesangon tetap dijamin dalam aturan sapu jagat tersebut.
 
"Menurut saya hal itu tidak berarti pemerintah meninggalkan pekerja karena pesangon masih tetap tinggi," sebut dia.
 
Omnibus law itu diharapkan memberikan dampak baik terhadap investor dan pekerja. Dengan begitu, cita-cita membuka jutaan lapangan pekerjaan bisa terwujud.
 
"Harapannya UU Ciptaker ini investasi lebih meningkat," ujar dia.
 
Baca: Penjelasan DPR Terkait Perbedaan Jumlah Halaman UU Ciptaker
 
Pemerintah mengubah Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003. Pesangon yang diterima dikurangi dari 32 ke 25 bulan gaji bagi karyawan yang memenuhi ketentuan.
 
Pesangon tidak sepenuhnya dibayar perusahaan. Pemberi kerja hanya membayar 19 bulan gaji. Pesangon 6 bulan gaji dibayarkan pemerintah melalui jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif