Ilustrasi. Foto: Antara/M Agung Rajasa.
Ilustrasi. Foto: Antara/M Agung Rajasa.

RUU Pertanahan Dinilai Masih Perlu Pembenahan

Nasional pertanahan
Marcheilla Ariesta • 14 Juli 2019 20:22
Jakarta: Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak penundaan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang tengah dibahas DPR. Alasannya, proses perumusan RUU tidak terbuka.
 
"Koalisi meminta kepada Panitia Kerja Pertanahan, Komisi II, termasuk fraksi-fraksi, partai politik, dan pemerintah agar dalam proses perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan ke depan harus melibatkan secara aktif dan sungguh-sungguh koalisi organisasi masyarakat sipil," ujar pernyataan bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2019.
 
Menurut mereka, masyarakat selama ini menjadi korban konflik agraria dan perampasan tanah. Selain itu, keterlibatan pakar dan akademisi yang kompeten serta kredibel di bidang pertanahan juga diperlukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil juga menyebutkan UU Nomor 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) bertujuan menghapus UU Agraria Kolonial Belanda. Ini, imbuh mereka, untuk memastikan agar bumi, tanah, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diatur oleh negara.
 
"Karena itu, penggunaan tanah yang melampaui batas dan monopoli swasta tidak diperkenankan," tegas pernyataan bersama tersebut.
 
Koalisi yang terdiri dari 43 organisasi masyarakat sipil ini menuturkan UUPA 1960 baru memuat aturan pokok sehingga diperlukan UU dan regulasi turunan lebih lanjut.
 
"Akan tetapi, bila merujuk pada naskah RUU Pertanahan per 22 Juni 2019 hasil Rapat Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR, kami menilai substansi RUU Pertanahan semakin jauh dari prinsip-prinsip keadilan agraria dan keadilan ekologis bagi keberlansungan hajat hidup rakyat Indonesia," ungkap mereka.
 
Baca juga: Pengesahan RUU Pertanahan Disarankan Ditunda
 
Sejumlah masalah yang mendasar dalam RUU Pertahanan ini, salah satunya hak rakyat atas tanah dan wilayah hidup. Ada pula masalah reforma agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat, dan penyelesaian konflik agraria dinilai tidak disusun untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik agraria struktural di seluruh sektor pertanahan.
 
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil juga merasa adanya inkonsistensi dan kontradiski dalam RUU Pertanahan ini. "RUU tidak memiliki sensitivitas terhadap penyelesaian masalah agraria
pada wilayah adat," terangnya.
 
Isi RUU juga dianggap mengatur kewenangan Bank Tanah secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dan tumpang tindih kewenangan antara Bank Tanah dan kementerian atau lembaga.
 
"RUU ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar. Monopoli swasta, perampasan tanah, penggusuran, termasuk impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar banyak diatur dalam RUU Pertanahan," pungkas Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif