Ilustrasi kartu BPJS/MI/Ramdani
Ilustrasi kartu BPJS/MI/Ramdani

BPJS Kesehatan Jadi Buah Bibir

Nasional BPJS Kesehatan
Medcom • 01 Desember 2019 08:00
Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jadi buah bibir. Persoalan seolah tak habis-habis, mulai fakta defisit, penaikan iuran, hingga indikasi kecurangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 
Mulanya, publik ramai-ramai membicarakan defisit BPJS. Belakangan, deifisit berimbas pada penaikan iuran. Iuran peserta BPJS Kesehatan untuk Kelas III ditetapkan Rp42 ribu. Sementara untuk Kelas II Rp110 ribu dan Kelas I Rp160 ribu.
 
Gejolak di masyarakat makin kencang. Penaikan iuran mencapai 100 persen itu dianggap mencekik, terutama kelompok mandiri di kelas III. Publik mulai hitung-hitungan angka yang harus dikeluarkan per bulan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agung Priharso, 40, sehari-harinya bekerja sebagai sopir ojek daring dan harus menghidupi istri serta tiga anaknya. Ia dan keluarga terdaftar sebagai peserta BPJS di Kelas III.
 
"Kalau dulu cuma Rp25.500 sekarang jadi Rp42 ribu per bulan. Dikali lima orang jadi Rp210 ribu, ya pasti berat," keluh Agung kepada Media Indonesia, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Namun, penaikan seakan menjadi jalan tepat menutup defisit yang diprediksi mencapai Rp32,8 triliun. Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf meyakinkan masyarakat persoalan bakal terselesaikan, meski hasilnya tak bisa dilihat tahun ini.
 
"Jangan ragu iuran naik, defisit tak tertangani. Ini sudah dihitung hati-hati oleh para ahli,” ujar Iqbal di Jakarta, Sabtu, 2 November 2019.
 
Sayangnya, penjelasan demi penjelasan tak juga menutup perdebatan. Masyarakat ramai-ramai mengajukan turun kelas.
 
Salah satunya di Palembang. Sebanyak 200 peserta BPJS Kesehatan turun kelas per hari. Pengajuan turun kelas terjadi sejak awal Oktober 2019.
 
"Sejak satu bulan terakhir itu sebelum diumumkan iuran BPJS Kesehatan naik itu sudah banyak yang mau turun kelas. Rata-rata mereka turun dari Kelas I ke Kelas III," kata Hendra kepadaMedcom.id, Selasa, 12 November 2019.
 
BPJS mengantisipasi. Institusi itu menyiapkan kemudahan bagi peserta yang ingin turun kelas. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari berpandangan selain faktor kemampuan membayar, penurunan dari Kelas I ke Kelas III lantaran belum pernah merasakan manfaat besar asuransi kesehatan.
 
"Kami sudah siapkan regulasi dan sistem informasinya kalau dia turun karena dia bayar sendiri tidak ada yang melarang, itu boleh," kata Andayani di FMB9, kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

Ketidakberesan

Polemik tak berhenti. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menangkap ketidakberesan soal pelayanan kesehatan yang berakibat pada pembengkakan biaya BPJS Kesehatan. Pelaksanaan mulai administrasi hingga penerapan pelayanan kesehatan di tiap daerah harus teliti diperhatikan.
 
"Kan ini namanya limited budgeting kok diperlakukan unlimited medical services. Itu jelas akan menjadikan pengaruh yang sangat besar," ujar Terawan di Auditorium J. Leimena Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jumat, 29 November 2019.
 
Akar persoalan harus diungkap. Medcom.id melalui dialogCROSSCHECK bakal membahas tuntas persoalan ini. Diskusi bertema 'Menguak Sebab BPJS Membengkak' itu bisa disimak melalui pembahasan komprehensif bersama Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar, Anggota Komisi IX Anwar Hafid, dan Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan IDI HN Nazar di Upnormal Coffee, pukul 10.00 WIB, Minggu, 1 Desember 2019. Diskusi dipandu Indra Maulana.
 
View this post on Instagram

Sejak 2014 hingga kini, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Bahkan, Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun depan untuk menutup defisit BPJS. Sebenarnya, apa penyebab BPJS membengkak? . Saksikan pembahasannya dalam Dialog 'Cross Check' dengan tema "Menguak Sebab BPJS Membengkak" hari Minggu, 1 Desember 2019 pukul 10.00 WIB dipandu oleh @indramaulana.10, narasumber Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch), Anwar Hafid (Anggota Komisi IX DPR) serta Dr Nazar (Ketua Biro Hukum Pembinaan & Pembelaan Anggota IDI). . Anda juga bisa menyaksikannya di YouTube Medcom ID, Facebook Medcom ID atau website medcom.id #bpjs #crosscheck #crosscheckmedcom #medcomid #memberiarti #medcommemberiarti

A post shared by Medcom.ID (@medcomid) on


 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif