Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

Tim Khusus Pengkaji Wiranto Merusak Kultur Politik

Nasional penegakan hukum ujaran kebencian
Cindy • 10 Mei 2019 00:17
Jakarta: Amnesty International Indonesia meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengurungkan rencana pembentukan tim khusus pengkaji ucapan tokoh. Tim ini dinilai rawan disalahgunakan dan membungkam kebebasan berpendapat warga negara kepada pemerintah.
 
"Upaya pengawasan tersebut rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah dari warga negara terhadap pemerintah dan lebih jauh, berpotensi menimbulkan over-kriminalisasi di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.
 
Hak kebebasan berpendapat di Indonesia, kata dia, sudah terancam dengan adanya pidana pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap pejabat atau lembaga negara. Pembentukan tim khusus itu cenderung menyasar tokoh-tokoh yang aktif mengkritik pemerintah pasca pemilu 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika hal ini benar maka akan merusak kultur politik oposisi yang sehat dan dibutuhkan oleh kehidupan sosial politik kita. Lebih jauh, kebijakan tersebut menjadikan presiden serta pemerintah menjadi anti kritik," ucap Usman.
 
Usman mengatakan kemerdekaan berpendapat adalah hak yang dilindungi baik dalam hukum HAM internasional dan nasional termasuk UUD 1945. Sementara standar HAM internasional menganjurkan agar hal tersebut tidak dilakukan melalui pemidanaan.
 
"Pelarangan terhadap imbauan kebencian kebangsaan, ras maupun agama juga diperbolehkan, namun ujaran demikian haruslah dengan jelas menunjukkan maksud untuk memancing orang lain untuk mendiskriminasi, memusuhi atau melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tersebut," jelasnya.
 
(Baca: Wiranto Rapat Perdana dengan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam)
 
Keberadaan tim khusus tersebut tak diperlukan karena tugas dan kewenangannya akan tumpang tindih dengan penegak hukum yang ada. Bahkan keputusan tersebut bisa dikira sebuah langkah politik membungkam oposisi.
 
"Pengumuman bahwa tim akan dibentuk dan ditugaskan untuk menargetkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengkritik pemerintah akan mengirimkan pesan yang salah, bahwa ini adalah langkah politik dan bukan bagian dari pembatasan yang sah sesuai standar HAM internasional dan nasional," ujarnya.
 
Seharusnya, tegas Usman, Wiranto mampu mengoordinasikan kementerian untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Serta memberikan jaminan kepada seluruh warga negara agar dapat menyuarakan pendapatnya tanpa takut terhadap ancaman pidana.
 
"Pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik ketimbang individu yang tidak menduduki jabatan publik. Penggunaan Undang-Undang pencemaran nama baik, penghinaan atau makar, dengan motif menghambat kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik melanggar hak atas kemerdekaan berpendapat," jelas Usman.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif