Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Sekjen DPR: Draf Fisik RUU Tak Wajib Saat Paripurna

Nasional Omnibus Law DPR RI UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 08 Oktober 2020 13:51
Jakarta: Draf fisik Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak wajib ada saat pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna. Sekretariat Jenderal DPR tidak perlu membagikan draf menjelang paripurna karena sudah disepakati pada tingkat I dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
 
"Jadi, di paripurna kita tidak akan lagi membagikan kertas (draf) untuk pembahasan satu RUU lagi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Gedung Sekretariat Jenderal DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Dia menyebut paripurna sebatas penegasan pengesahan suatu RUU. Sehingga, tidak diperlukan lagi draf fisik untuk mengkaji substansi RUU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di paripurna itu lazimnya berdasarkan tatib (tata tertib) itu hanya setuju dan tidak setuju," ungkap dia.
 
Baca:Istana Persilakan Rakyat Gugat UU Cipta Kerja
 
Menurut Indra, kajian substansi dilakukan pada pembahasan tingkat I. Hal tersebut dilakukan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan seluruh fraksi, pemerintah, dan stakeholder terkait.
 
"Jadi itu sudah dibahas di situ (pembahasan tingkat I), dilakukan dalam uji publik dengan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat yang relevan dengan isu tersebut," sebut dia.
 
Setelah semuanya dibahas, seluruh fraksi melalui AKD dan pemerintah mengambil keputusan. Selanjutnya, pimpinan DPR, fraksi, dan AKD menggelar musyawarah melalui Bamus DPR. Selain menyusun agenda rapat paripurna, kegiatan tersebut juga merangkum pandangan atau catatan fraksi terkait rencana pengesahan RUU.
 
"Di sini (bamus) ada sembilan fraksi, tentu argumentasi (catatan) itu akan dirangkum sejauh mana," kata dia.
 
Setelah disepakati dalam bamus, RUU tersebut akan disampaikan di paripurna. Kemudian, pimpinan DPR meminta pandangan seluruh fraksi apakah menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi UU.
 
"Paripurna itu bukan untuk membahas substansi lagi. Tapi sudah mengambil keputusan untuk setuju atau tidak setuju," ujar dia.
 
Sejumlah pihak mengkritik pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU. Salah satu kritik yang disampaikan yakni tidak adanya draf fisik yang dibagikan oleh Sekretariat Jenderal DPR sebelum menjelang ketuk palu. Kritik paling keras datang dari Fraksi Demokrat.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif