Ilustrasi vaksin virus korona (covid-19). Medcom.id/Annisa
Ilustrasi vaksin virus korona (covid-19). Medcom.id/Annisa

Fatwa Halal Produk dan Vaksin di Indonesia Hanya Dari MUI

Nasional Sertifikasi Halal mui Virus Korona vaksin covid-19
Nur Azizah • 07 Januari 2021 13:22
Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, menegaskan penetapan kehalalan produk di Indonesia menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masyarakat diminta hanya merujuk ke fatwa MUI terkait kehalalan vaksin covid-19.
 
“Fatwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia,” tegas Sukono dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021.
 
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Pasal 33 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur penetapan kehalalan produk dilakukan MUI lewat Sidang Fatwa Halal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ketentuan yang sama ditegaskan juga dalam pasal 33 UU Cipta Kerja, bahwa penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal," terang Sukoso.
 
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati menjabarkan proses pemberian fatwa halal pada vaksin covid-19. Untuk mendapat fatwa halal butuh pemeriksaan terkait bahan dan cara produksinya.
 
Pernyataan Sukono ini menjawab polemik kehalalan vaksin di tengah masyarakat. Sejumlah hoaks terkait kehalalan vaksin covid-19 sempat beredar. Beberapa hoaks juga mencatut nama MUI dan lembaga lain.
 
Baca: Fatwa Halal Vaksin Covid-19 Menanti Data Audit dan Izin BPOM
 
Muti mengatakan proses audit sudah berjalan. Saat ini MUI masih menunggu laporan secara komprehensif.
 
Audit meliputi alat, tempat, hingga bahan produksi. Bahkan, LPPOM harus berkunjung ke Tiongkok guna mengaudit secara langsung.
 
Muti mengatakan yang menjadi kendala saat ini mengumpulkan data bahan-bahan produksi vaksin covid-19. Ini dikarenakan Sinovac memakai pihak ketiga untuk suplai komponen vaksin.
 
Setelah terkumpul data akan diunggah dalam jurnal. Selanjutnya, tim akan menggelar rapat penetapan sertifikat halal. Setelah itu MUI akan secara resmi mengeluarkan fatwa halal.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif