Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

DPR Ingin Durasi Kampanye Pemilu 2024 Hanya 75 Hari

Nasional kampanye politik DPR RI Pemilu 2024 Pilpres 2024
Indriyani Astuti • 14 Mei 2022 22:37
Jakarta: Anggota Komisi II DPR Rifki Karyasuda mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan durasi kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 90 hari. Namun, DPR ingin durasi kampanye lebih disederhanakan.
 
"Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI meminta untuk disederhanakan menjadi 75 hari," kata Rifki menyampaikan hasil rapat konsinyering Pemilu 2024 antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu 2024, Sabtu, 14 Mei 2022. 
 
Ia mengatakan penyederhanaan durasi kampanye dapat dilakukan dengan dua catatan. Pertama, ada perubahan mekanisme pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simpel, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan menggunakan elektronik katalog dan penyebaran pencetakan di beberapa tempat di Indonesia. Sehingga, penyebaran distribusinya bisa sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama," jelas dia.
 
Kedua, DPR meminta pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu. Kodifikasi ini tidak hanya disusun pemerintah dan penyelenggara pemilu, melainkan melibatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
 
"Karena itu, seluruh pihak termasuk DPR akan bekerja maksimal mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu. Memastikan waktu penyelesaian sengketa dan mekanisme hukum bisa tepat waktu," ujar dia.
 
Baca: Penggunaan JIS Sebagai Tempat Kampanye Dikaji
 
Rapat konsinyering menyepakati sejumlah hal. Salah satunya, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun. Anggaran dialokasikan dari APBN mulai 2022-2024.
 
Hal terakhir yang disepakti dalam rapat yakni mengenai digitalisasi. Seluruh pihak sepakat tidak akan menggunakan sistem pemilihan elektronik (e-voting) pada Pemilu 2024.
 
"Sistem informasi yang digunakan sekarang oleh KPU dan Bawaslu akan dipertahankan dan wacana untuk menerapkan e-voting tidak akan digunakan pada 2024," ucap dia.
 
Pertimbangan tidak digunakan e-voting pada pemilu mendatang, menurut Rifki, karena infrastruktur jaringan internet dan teknologi informasi di Indonesia belum merata. Ia menegaskan kesepakatan yang dibahas dalam rapat konsinyering belum menjadi keputusan resmi.
 
"Konsiyering untuk menyamakan persepsi dan ini bukan agenda keputusan resmi bersama. Keputusan resminya akan diambil melalui rapat dengar pendapat di DPR," ucap dia.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif