Anggota KPU Pramono Ubaid/MI/Susanto
Anggota KPU Pramono Ubaid/MI/Susanto

Masa Kampanye 120 Hari Disebut Sesuai Tahapan Pemilu

Kautsar Widya Prabowo • 27 Januari 2022 15:49
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disesuaikan dengan seluruh tahapan pemilu. Masa kampanye diusulkan selama 120 hari. 
 
Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan masa kampanye terkait erat dengan dua tahapan lain. Pertama, sengketa tata usaha negara (TUN) pemilu.
 
"Jika ada peserta pemilu atau calon legislatif yang mengajukan sengketa pencalonan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengadilan TUN. Sengketa tersebut baru bisa diajukan setelah penetapan daftar calon tetap (DCT). Soal sengketa, kewenangannya berada di Bawaslu dan lingkungan peradilan TUN," ujar Pramono melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPU Sebut Masa Kampanye 120 Hari Lebih Singkat
 
Kemudian, tahapan kedua terkait lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu, terutama surat suara. Surat suara dapat diproduksi setelah penetapan DCT dan sengketa di TUN tuntas. 
 
"Karena surat suara harus memuat nama, tanda gambar/foto, dan nomor urut peserta pemilu dan caleg-calegnya," kata Pram.
 
Selain itu, dia mengatakan masa kampanye terkait distribusi logistik yang tidak hanya disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Logistik juga disebut ke seluruh tempat pemungutan suara di 130 perwakilan Indonesia di luar negeri.
 
KPU telah melakukan simulasi terkait hal ini. Penyelenggara membutuhkan 164 hari memproses sengketa dan distribusi logistik, rinciannya yakni 38 hari untuk sengketa dan 126 hari untuk distribusi logistik.
 
"Jadi rancangan 120 hari dalam draft Peraturan KPU (KPU) tahapan itu sudah mengharuskan pemadatan proses penyelesaian sengketa serta lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu," kata Pram. 
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif