Rumah warga. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Rumah warga. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Syarat Gaji Maksimal Rumah Subsidi Jadi Rp8 Juta

Nasional sejuta rumah kpr
Achmad Zulfikar Fazli • 21 Februari 2019 18:42
Jakarta: Pemerintah meningkatkan syarat batas gaji maksimal kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, maupun masyarakat umum untuk bisa membeli rumah subsidi. Mereka yang ingin membeli rumah subsidi kini maksimal bergaji Rp8 juta per bulan.
 
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan persyaratan untuk rumah subsidi ini tak berbeda jauh dengan yang sudah berjalan. Perbedaannya hanya pada batas maksimal gaji.
 
"Iya, kurang lebih (aturannya sama). Tapi lebih tinggi (batas gajinya)," kata JK usai rapat tentang pengadaan rumah ASN, TNI, dan Polri di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk besaran cicilan rumah, jelas dia, akan disesuaikan dengan kemampuan pekerja. Batas waktu cicilan maksimal hingga 20 tahun.
 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan skema yang diterapkan untuk rumah subsidi ini ialah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pihaknya akan mengubah aturan rumah subsidi ini melalui perluasan di Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016, dan Keputusan Menteri PUPR No. 552/KPS/M/2016.
 
Awalnya, aparatur maupun masyarakat untuk bisa membeli rumah subsidi maksimal bergaji Rp4 juta. Kini ditingkatkan menjadi Rp8 juta."Sehingga ASN golongan III bisa masuk di situ, TNI, Polri masuk di situ, semua skema sama, uang mukanya, bunganya, tenornya, cuma ASN tidak perlu membangun tetapi membeli," ujar dia.
 
Baca: 43 bank salurkan KPR subsidi FLPP
 
Aparatur maupun masyarakat umum bisa mendapatkan rumah subsidi ini sekalipun telah memiliki rumah lain. Asalkan, mereka sebelumnya belum pernah mengambil rumah subsidi.
 
"Ini hanya sekali, yang sudah pernah ambil subsidi tidak bisa," ucap dia.
 
Pihaknya segera merevisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR No. 552/KPS/M/2016 untuk mengatur skema rumah subsidi yang baru ini. Dia menargetkan pekan depan revisi itu bisa rampung.
 
Di samping itu, dalam rapat di kediaman JK, pemerintah juga memutuskanmenjadikan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara, sebagai rumah dinas bagi aparat negara. Hal ini dilakukan dalam rangka penyediaanrumah layak huni untuk ASN, TNI dan Polri.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif