Regulasi Rangkap Jabatan Kepala Daerah Belum Perlu
Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai regulasi lanjutan soal larangan kepala daerah rangkap jabatan belum perlu. Ini menanggapi rangkap jabatan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang juga merangkap Ketua Umum PSSI.
 
"Sejauh ini kita belum memandang sesuatu yang mendesak ya," kata Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Oktober 2018.
 
Khusus kasus rangkap jabatan Edy, kata dia, tidak ada yang menyalahi undang-undang. Sebab, aturan yang ada hanya melarang pejabat struktural dan jabatan publik menjadi pengurus komite olahraga nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 
Aturan dimaksud mengacu Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 
"Tidak dilarang kok di tingkat pusat. Sepanjang tidak dilarang so what," ucap Akmal.

Baca: Kemendagri akan Evaluasi Jabatan Edy Rahmayadi di PSSI

Akmal mengatakan, Kemendagri menyerahkan penuh keputusan pada Edy Rahmayadi soal rangkap jabatan yang dilakukannya saat ini. Kemendagri tak bisa melarang jika Edy merasa mampu mengemban dua jabatan strategis.
 
Ia justru meminta masyarakat Sumut mengawasi kinerja Edy. Jika dirasa kinerja pelayanan publiknya menurun, masyarakat bisa mengadukannya pada DPRD tingkat Provinsi.
 
"Barangkali ketika pada giliramnya sudah menghambat kinerja pelayanan publik, pasti kita akan kaji (regasi rangkap jabatan)," ucapnya.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id