Warga mengamati sosial media. Foto: MI/Arya Manggala.
Warga mengamati sosial media. Foto: MI/Arya Manggala.

Pemerintah Diminta Rancang UU Antihoaks

Nasional hoax
Siti Yona Hukmana • 10 April 2019 07:17
Jakarta: Pemerhati sosial dan kebangsaan Karyono Wibowo meminta pemerintah memperbaiki regulasi penindakan pelaku hoaks atau penyebar berita bohong. Pemerintah dinilai perlu merancang undang-undang antihoaks.
 
"Penindakan hoaks itu masih menggunakan UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Padahal hoaks itu sebarannya tidak hanya di dunia maya," kata Karyono di Upnormal Coffe Roaster, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa, 9 April 2019.
 
Menurut dia, hoaks sejatinya juga diproduksi dan disebar di dunia nyata. Salah satunya, kata dia, isu bila calon presiden Joko Widodo adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI), padahal tidak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Karyono mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menemukan 771 konten hoaks. Sebanyak 181 di antaranya bernuansa politik.
 
"Jadi, mayoritas dari total konten hoaks itu sebagian besar untuk kepentingan politik itu adalah bagian dari propaganda. Ini harus diberantas," tukas Direktur Indonesian Public Institute itu.
 
Masyarakat diminta untuk bisa melawan hoaks tersebut. Salah satunya dengan tekat memengaruhi masyarakat, keluarga, untuk tidak terpengaruh berbagai intimidasi berbau hoaks.
 
"Kontens hoaks bernuansa politik ini sasaran mereka adalah orang golput (golongan putih)," jelas Karyono.
 
Selain propaganda, Karyono menilai kampanye hitam juga merupakan bentuk hoaks. Aksi itu bertujuan untuk memengaruhi pemilih.
 
Karyono mencontohkan propaganda ala Rusia pada Pilpres 2019. Menurut dia, propaganda itu ada pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, propaganda itu tidak signifikan memperdaya pemilih.
 
"Buktinya, elektabilitas Prabowo-Sandi masih di bawah Jokowi-Ma'ruf Amin. Tetapi mungkin ada pengaruhnya tetapi tidak signifikan. Biasanya yang terpengaruh itu pemilih yang referensi literasinya tidak cukup, itu rentan dengan hoaks," ungkap dia.
 
Baca: Misbakhun Dorong Vlogger Buat Konten Anti-hoaks
 
Hoaks propaganda ini, kata Karyono, dibuat masyarakat usia di atas 50 tahun dan juga menyasar masyarakat dengan rentang usia 50 tahun. Masyarakat milenial diyakini tidak akan mudah terpengaruh. Ini berdasarkan riset di Amerika, Kanada, dan Indonesia.
 
Karyono memberikan tips untuk menangkal hoaks tersebut. Menurut dia, hal yang perlu dilakukan adalah edukasi yang berhubungan dengan penangkalan hoaks yang melibatkan pemangku kepentingan.
 
"Ini bisa dilakukan di dunia pendidikan, seperti kampus, sekolah, pesantren, pemerintah, Kemenkominfo, ormas (organisasi masyarakat) pemuda, pemuka agama. Pemuka agama ini penting karena memiliki pengaruh dalam sosial masyarakat Indonesia," pungkas dia.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif